Nasib PPPK Beltim Saat Anggaran Dipangkas Rp150 Miliar, Ini Komitmen Bupati

BELITONGEKSPRES.CO.ID – Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Belitung Timur (Beltim) mencuat setelah anggaran daerah dipangkas lebih dari Rp150 miliar dalam dua tahun terakhir.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Di tengah tekanan fiskal tersebut, Bupati Beltim Kamarudin Muten menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen mempertahankan tenaga PPPK agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Pernyataan itu disampaikan usai upacara Hari Otonomi Daerah 2026 di halaman Kantor Bupati Beltim, Senin, 27 April 2026.

BACA JUGA:Kronologi Kasus Persetubuhan Anak di Belitung, Ayah Kandung Jadi Tersangka

Kamarudin mengungkapkan, pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap ruang fiskal daerah.

Dalam kurun dua tahun terakhir, total pemotongan bahkan telah melampaui Rp150 miliar.

Meski tekanan anggaran cukup besar, pemerintah daerah disebut telah mengantisipasi kondisi ini sejak lebih dari satu tahun lalu. Penyesuaian strategi dilakukan agar pelayanan dasar tetap berjalan.

“Untuk keuangan sudah kita antisipasi sejak satu tahun dua bulan terakhir,” ujar Kamarudin.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat ketidaksesuaian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang turut memengaruhi kebijakan di lapangan.

BACA JUGA:Investor Tiongkok Dipersulit di Bandara Belitung Gara-gara Ini, Jadi Alarm Rute Internasional

Sementara itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap mengalir. Salah satunya melalui pembangunan SMA Unggul Garuda dengan alokasi awal Rp218 miliar.

Jika diakumulasikan, bantuan pusat ke Belitung Timur disebut mencapai lebih dari Rp300 miliar. Angka ini menjadi penopang penting bagi daerah untuk menjaga stabilitas pembangunan.

“Kalau dilihat dari yang sudah diberikan pusat, itu cukup besar,” kata Bupati Kamarudin.

Sumber: