4 Langkah Prioritas Pembenahan MBG Prabowo, dari Dapur hingga Data Penerima

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.CO.ID – Perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diikuti agenda pembenahan di berbagai lini, mulai dari pemerataan layanan hingga pengawasan dapur.

Pemerintah menyiapkan empat langkah prioritas untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan lebih merata, aman, dan tepat sasaran.

Ada empat fokus pembenahan tersebut. Mulai dari percepatan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan keamanan serta mutu gizi makanan, dan penertiban data penerima manfaat sekaligus pemberantasan penyimpangan.

Rencana itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut pembenahan diperlukan agar pelaksanaan program yang dimulai pada awal Januari 2025 tersebut berjalan sesuai arahan Presiden.

BACA JUGA:Investasi RI Tembus Rp3.923 Triliun dalam 2 Tahun Prabowo, Serap 5,48 Juta Pekerja

Menurutnya, memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden, MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Kekurangan (Program MBG, red) harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas,” kata Zulhas dalam keterangan pers, seperti dikutip dari disway.id.

1. Perluas Layanan MBG ke Wilayah 3T

Pemerataan layanan menjadi salah satu prioritas pemerintah, terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Perluasan ini dilakukan melalui penambahan unit SPPG di berbagai wilayah Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi di kawasan Indonesia timur pada 2 Oktober 2026. Aktivasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan MBG ke daerah yang membutuhkan perhatian khusus.

Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, BGN melaksanakan aktivasi tahap kedua dengan menambah 980 SPPG baru di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

Pemerintah juga menyiapkan petunjuk teknis khusus untuk operasional SPPG di wilayah 3T. Aturan tersebut ditargetkan rampung pada pekan ini agar unit yang sudah diaktivasi memiliki kepastian dalam menjalankan layanan.

“Adapun petunjuk teknis SPPG 3T ditargetkan rampung pekan ini untuk memberikan kepastian operasional SPPG 3T yang telah diaktivasi,” ujar Zulhas.

BACA JUGA:Open House SMA Unggul Garuda Beltim, Sekolah Gratis dengan Peluang ke Kampus Dunia

2. Benahi Tata Kelola dan Insentif SPPG

Sumber: