DPRD Belitung Sahkan Perda SKT, Cegah Dokumen Tanah Ganda di Desa
DPRD Belitung mengesahkan Perda penerbitan SKT untuk mencegah dokumen tanah ganda di desa, Senin (16/11/2026)--Foto: Antara
TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.CO.ID – Persoalan dokumen tanah ganda di tingkat desa menjadi salah satu alasan DPRD Kabupaten Belitung mengesahkan peraturan daerah (perda) tentang penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT).
Regulasi ini disiapkan untuk menertibkan administrasi pertanahan desa sekaligus mencegah satu bidang tanah memiliki lebih dari satu dokumen SKT.
Dengan aturan tersebut, pemerintah desa diharapkan memiliki pedoman yang seragam dalam menerbitkan keterangan penguasaan tanah.
Perda itu merupakan inisiatif legislatif untuk menjawab persoalan administrasi pertanahan yang selama ini belum memiliki standar penerbitan seragam di setiap desa.
BACA JUGA:Terbongkar! Modus Arisan Fiktif di Belitung, Korban Rugi Rp106,2 Juta
"Selama ini proses penerbitan surat keterangan tanah di masing-masing desa belum terstandar, termasuk persoalan ketiadaan basis data yang terintegrasi," kata Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, ketiadaan sistem pencatatan yang terintegrasi berpotensi menimbulkan persoalan ketika terjadi pergantian kepala desa.
Dokumen dan nomor registrasi SKT yang pernah diterbitkan sebelumnya bisa tidak terlacak apabila administrasinya tidak tersimpan dengan baik.
Situasi tersebut membuka peluang pemerintah desa menerbitkan SKT baru untuk bidang tanah yang sebenarnya sudah memiliki dokumen terdahulu. Akibatnya, muncul risiko tumpang tindih dokumen yang dapat berujung pada sengketa dan persoalan hukum.
BACA JUGA:Harga Cabai di Belitung Lebih Pedas, Lampaui Rata-Rata Nasional
"Untuk itu kami menyusun perda ini sebagai pedoman dasar bagi pemerintah desa dalam menerbitkan SKT agar tidak lagi terjadi tumpang tindih yang bermuara pada masalah hukum bagi kepala desa," ungkap Vina.
Penerbitan SKT Wajib Mengikuti SOP
Vina menjelaskan, perda tersebut mengatur standar operasional prosedur (SOP) penerbitan SKT di tingkat desa. Ketentuan itu mencakup tahapan administrasi, mulai dari pengukuran bidang tanah hingga proses penerbitan dokumen.
Dengan adanya standar tersebut, pemerintah desa diharapkan tidak lagi menerapkan mekanisme penerbitan SKT yang berbeda-beda. Pencatatan setiap dokumen juga menjadi bagian penting untuk memastikan riwayat administrasi bidang tanah dapat ditelusuri.
Selain mengatur prosedur penerbitan, perda tersebut memuat ketentuan mengenai batas waktu peningkatan status SKT menjadi sertifikat hak atas tanah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: