IPR Timah Babel Terbit, Penambang Rakyat Masih Dibayangi 4 Persoalan Besar

IPR Timah Babel Terbit, Penambang Rakyat Masih Dibayangi 4 Persoalan Besar

Aktivitas penambangan timah di Kolong Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur (Beltim)-Foto: Istimewa-

BELITONGEKSPRES.CO.ID – Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membuka harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari tambang timah.

Namun, legalitas tersebut belum otomatis menyelesaikan persoalan penambang kecil, mulai dari kerusakan lingkungan, keterbatasan modal, ketidakpastian cadangan, hingga perlindungan hukum.

Empat persoalan itu menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah agar kebijakan tambang rakyat tidak berhenti pada penerbitan izin. Sebab, tanpa pembinaan dan pengawasan yang memadai, masyarakat justru berisiko menghadapi beban baru ketika mulai menjalankan aktivitas pertambangan secara legal.

Harapan terhadap IPR selama ini tumbuh dari kondisi penambang kecil yang bekerja dalam bayang-bayang penertiban. Bagi sebagian keluarga di Bangka Belitung, menambang bukan sekadar pekerjaan alternatif, melainkan salah satu sumber penghidupan di tengah terbatasnya pilihan pekerjaan.

Namun, legalitas saja tidak cukup. Penambang tetap membutuhkan kepastian mengenai lokasi yang bisa digarap, ketersediaan cadangan timah, akses permodalan, serta pendampingan untuk memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan. 

BACA JUGA:Tambang Laut Mengancam Beltim, Nelayan Gantung Minta Zero Tambang Dipertahankan

Empat Persoalan yang Membayangi IPR

Persoalan pertama menyangkut tanggung jawab lingkungan. Aktivitas tambang rakyat tetap berpotensi menimbulkan kerusakan apabila tidak disertai standar pengelolaan dan reklamasi yang jelas.

Selama ini, kewajiban lingkungan perusahaan tambang besar menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil dan organisasi nelayan. Karena itu, penerapan IPR juga perlu diikuti pendampingan ekologis agar aktivitas penambangan masyarakat tidak mengabaikan keselamatan lingkungan.

Tantangannya, penambang kecil umumnya tidak memiliki perangkat teknis dan kemampuan pengelolaan lingkungan seperti perusahaan besar. Pemerintah daerah perlu memastikan pembinaan berjalan, termasuk membantu masyarakat memahami kewajiban reklamasi dan tata cara penambangan yang baik.

Persoalan kedua adalah permodalan. IPR memang memberi peluang bagi masyarakat untuk bekerja secara legal, tetapi izin tidak serta-merta menyediakan dana untuk membeli peralatan, bahan bakar, dan kebutuhan operasional.

Pengalaman Gunawan, penambang asal Desa Payung, Kabupaten Bangka Selatan, memperlihatkan beratnya beban tersebut. Ia menyebut kebutuhan peralatan tambang terus meningkat, sementara hasil produksi tidak selalu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Harga karpet penyaring yang sebelumnya sekitar Rp150 ribu, misalnya, telah naik menjadi Rp250 ribu. Sementara itu, modal awal untuk membeli peralatan tambang jenis TI rajuk mini diperkirakan mencapai Rp6 juta hingga Rp7 juta.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas belum tentu memutus ketergantungan penambang terhadap pemodal maupun tengkulak. Tanpa skema pembiayaan yang mudah dijangkau, masyarakat masih berpotensi menghadapi kesulitan untuk memulai dan mempertahankan aktivitas tambangnya. 

BACA JUGA:Sidak Tambang Timah di Pesisir Beltim Tak Beri Efek Jera, AMPB Desak Kapolres Tindak Tegas

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait