Gebrak Demo di Kantor DPRD Babel, Usut Mafia BBM

BELITONGEKSPRES.CO.ID, PANGKALPINANG - Mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Babel demo di Kantor DPRD Provinsi Babel, Senin (18/4). Aksi demontrasi menyerukan para wakil rakyat agar dapat bersuara untuk kepentingan rakyat. Bahkan dalam sehari itu dalam suasana puasa, DPRD Babel mendapat dua kali aksi. Yang pertama pada jam pagi, aksi dimulai oleh gabungan organisasi kepemudaan yang digawangi para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Babel yang disambut oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi. Sementara para siang harinya, aksi dengan tuntutan yang sama disuarakan oleh Gebrak Babel diterima Ketua DPRD Babel Herman Suhadi. Bedanya, tuntutan mereka untuk menghadirkan para dewan Babel yang duduk di kursi parleman di Senayan Jakarta, yakni DPR RI dan DPD RI. Aksi terpantau berjalan kondusif berkat pengamanan pihak kepolisian dari Polres Pangkalpinang dan Polda Babel, serta Satpol PP dan Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Babel. Sahut-sahutan para pedemo menyentil para dewan pun tak lepas dari aksi ini, di samping atribut berupa spanduk dan karton yang sudah dibumbuhi dengan aspirasi mereka. Di sesi aksi Cipayung Plus Babel yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menggelar aksi jalan mundur di depan gedung DPRD Babel. Aksi jalan mundur ini sebagai bentuk protes mahasiswa Bangka Belitung terhadap pemerintah yang dinilai mengalami kemunduran dalam kebijakan ekonomi saat ini. Ketua Umum HMI Babel, Yusuf mengatakan bahwa pemerintah pusat belum mampu memberikan kemajuan ekonomi ditengah krisis. Yusuf menilai, pemerintah justru melahirkan kebijakan yang menyebabkan kemunduran di bidang ekonomi, demokrasi, dan politik. "Tujuan aksi untuk menyampaikan hasil kajian panjang dari kelompok cipayung plus yang tergabung dari 6 OKP untuk menyikapi persoalan terjadi di negara yaitu, UU No 7 Tahun 2021 tentang kenaikan PPN 11 persen yang semula 10 persen, kenaikan harga BBM dan gas LPG, kenaikan harga bahan pokok, yang berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Bangka Belitung," ungkap Yusuf. Senada, Ketua Umum GMKI Pangkalpinang, David Pinem mengungkapkan, tingkat inflasi global mengakibatkan fluktuasi harga komoditas di Indonesia seperti minyak goreng, sembako, maupun bahan kebutuhan pokok lainnya. "Tidak hanya itu, kenaikan serta kelangkaan BBM bersubsidi/non-subsidi, baik karna kenaikan harga ICP/per Barel maupun banyaknya mafia BBM/migas dan non migas juga menjadi salah satu faktor naik turunnya bahan pokok oleh karna naiknya biaya produksi yang ditanggung oleh para produsen," kata David. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GMNI Babel, Hafiz mengatakan dalih pemerintah menaikan PPN hingga 11% untuk meningkatkan perekonomian dan menekan defisit negara telah menyebabkan rakyat jatuh ke jurang ketimpangan ekonomi yang semakin dalam. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi sebuah persoalan kompleks dimana masyarakat yang saat ini sedang kesulitan di tengah dampak pandemi Covid-19. Merujuk data lembaga keuangan Credit Suisse Juli 2021 menyebutkan, terdapat 171,7 ribu orang Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas US$ 1 juta (Rp14,5 miliar) pada 2020. Jumlah tersebut meningkat 61,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 106,2 ribu orang. Dibandingkan total 270 juta penduduk, jumlah orang kaya itu setara dengan 0,1 persen populasi. Di lain sisi, kata Hafiz, hasil survei BPS menunjukkan, masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Berdasarkan kelompok pendapatan, sebanyak 70,53 persen responden dalam kelompok berpendapatan rendah atau di bawah Rp 1,8 juta mengaku mengalami penurunan pendapatan. Ia menyimpulkan, adanya ketimpangan pendapatan yang meningkat diantara penduduk Indonesia di masa pandemi. "Mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, diantaranya menjaga stabilitas ekonomi, politik maupun lainnya yang berdampak pada kehidupan sosial rakyat adalah hal yang paling wajar di negara yang menjunjung tinggi demokrasi politik dan demokrasi dalam bidang ekonomi," jelas Hafiz. Selain itu, Ketua Umum IMM Babel, Fajrul juga menyoroti terkait Perda Prov. Babel No.12 tahun 2017 tentang cadangan pangan, intervensi pasar, antisipasi kekurangan ketersediaan pangan, krisis pangan, gejolak harga pangan mestinya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sebelum masyarakat mengalami penderitaan yang lebih dalam lonjakan harga bahan pokok. "Kita juga menuntut pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap ketersediaan konsumsi dan harga pangan pokok, mengatur pendistribusian pangan serta mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih variatif dalam menghadapi berbagai situasi krisis," ujar Fajrul. Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Babel, ikhsan mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti tuntutan kelompok cipayung plus setidaknya dalam waktu tujuh hari ke depan. "Kenaikan harga BBM dan gas LPG, kenaikan harga bahan pokok, yang berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya di Bangka Belitung. Pemerintah harus segera mengambil tindakan, khususnya menjelang hari raya Idul Fitri ini," tegas Ikhsan. Aksi kemudian diakhiri oleh pembacaan tuntutan aksi oleh Charles, Ketua Umum PMII Babel. Delapan tuntutan Cipayung Plus Babel tersebut, di antaranya menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga bahan pokok, menuntut pemerintah untuk mengevaluasi distribusi pengan di setiap daerah, menuntut dan menolak kenaikan harga bahan Bahan Bakar Minyak (BBM). Lalu pihaknga mendesak Presiden mengevaluasi kenaikan PPN menjadi 11%, serta segera menyiapkan kebijakan skema pajak dan mengontrol harga agar inflasi segera terkendalikan, menuntut pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan yang masih bergantung dengan impor, menuntut pemerintah untuk memastikan manajemen ketersediaan pangan strategis yang dapat diproduksi di dalam negeri tersalurkan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Menuntut pemerintah daerah melakukan monitoring terhadap ketersediaan konsumsi dan harga pangan pokok, mengatur pendistribusian pangan serta mengembangkan kebijakan pertanian yang lebih variatif dalam menghadapi berbagai situasi krisis, dan. Menuntut pemerintah untuk mengusut mafia minyak goreng, BBM bersubsidi, serta barang komoditas rakyat lainnya. Menanggapi tuntutan tersebut, Amri Cahyadi mengapresiasi aksi ini yang lahir atas keprihatinan mahasiswa atas hajat hidup masyarakat. Hanya saja, pihaknya di daerah tak bisa berbuat banyak atas tuntutan ini. Pihaknya hanya bisa meneruskan aspirasi ini untuk disampaikan ini kepada pemerintah pusat. "Apa yang disampaikan tersebut kewenangannya berada di pemerintah pusat terkait kebijakan pemerintah pusat, jadi akan disampaikan ke pusat. Aspirasi ini mesti kami tindaklanjuti secara nyata dan konkrit, pertama karena aspirasi untuk pemerintah pusat kami sebagai perpanjangan tangan masyarakat Babel, wajib besok mengirimkan aspirasi ke pusat kepada presiden dan DPR. Kami berharap menjadi bahan pertimbangan mereka disatukan dengan aspirasi mahasiswa lainnya di seluruh Indonesia untuk dijadikan dasar kebijakan," harap Amri. Di aksi kedua, masa sempat menduduki ruang paripurna DPRD Babel atas persetujuan pimpinan guna mencairkan dialog dalam aksi tersebut. Kendati demikian, jalan aksi tetap damai. Tidak jauh beda dengan aksi sebelumnya yakni terkait kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan pajak penambahan nilai (PPN) 11 persen, mega proyek ibu kota negara (IKN), wacana tiga periode, rezim oligarki, korupsi kolusi nepotisme dan politik dinasti. "Kami juga minta DPRD Babel untuk memanggil Anggota DPR-RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (Dapil) Babel, supaya dapat mendengar aksi mahasiswa," kata Dema IAIN SAS Babel, Okta Renaldi. "Karena kami melihat mereka yang duduk di pusat, tidak ada gerakan untuk masyarakat Babel dengan adanya kebijakan pusat ini, oleh sebab itu kami ingin menyampaikan hal ini langsung kepada mereka," terangnya. Hanya saja, Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi mengaku tak menyanggupi permintaan massa untuk menghadirkan enam dewan Babel yang duduk di DPR RI dan DPD RI. "Itu tidak mungkin, sebab tidak ada kewenangan kami untuk bisa melakukan itu," kata Herman Suhadi di hadapan massa. "Mereka berkantor di Jakarta, tidak itu saja tidak ada aturan yang mengatur hal itu, namun jika memanggil dan menghadirkan Gubenur, Wakil Gubernur serta aparat pemerintah daerah itu bisa, dan ada kewenangan kami disini," ujarnya. Herman melanjutkan apabila mahasiswa menginginkan DPRD Babel memfasilitasi kapan pertemuan antara mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gebrak Babel bisa bertemu dengan Anggota DPR dan DPD-RI Dapil Babel, hal itu bisa dilakukan dengan berkirim surat terlebih dahulu. "Nah, jika memfasilitasi kami bisa, dan akan kami tindaklanjuti dengan berkirim surat kepada setiap Anggota DPR dan DPD-RI ini, kapan mereka bisa, sebab tugas mereka juga banyak diluar sana," jelas Herman Suhadi. Menurutnya setiap tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa akan diakomodir dan disampaikan ke pusat, sebab aspirasi yang diungkapkan merupakan kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat. (jua)