BELITONGEKSPRES.CO.ID, MANGGAR - Kabupaten Beltim kembali mendapat penghargaan dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) untuk kali kedua di tahun 2021. Setelah menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), Beltim kembali mendapatkan penghargaan di bidang pengarusutamaan gender atau dikenal dengan nama Anugerah Parahita Ekapraya (APE). "Terkait penghargaan (APE), Alhamdulillah ini pertama kali diraih Beltim, Anugerah Parahita Ekapraya. Ini adalah penghargaan dari Kementerian Perempuan dan Perlindunhan Anak atas komitmen Beltim didalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak," ungkap Kepala BP4D Beltim sekaligus Ketua Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender Kabupaten Beltim, Bayu Priyambodo, Senin (4/10). Atas penghargaan tersebut, Bayu menilai Pemerintah Beltim dianggap mampu oleh Pemerintah pusat di dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya di daerah. Lebih jauh, urusan pengarusutamaan gender telah diatur dalam Perpres Nomor 9 tahun 2000. Dikatakan Bayu, penghargaan APE sebenarnya terbagi menjadi 4 kategori yakni Pertama, madya, Utama dan Mentor. Walau Kabupaten Beltim baru meraih predikat Pertama, namun hal ini menjadi pemacu semangat kedepan agar lebih aktif dalam pengarusutamaan gender. Untuk mendapatkan penghargaan APE, ada 7 indokator penilaian yang harus dipenuhi antara lain komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM dan anggaran, alat analisis gender, data gender dan partisipasi masyarakat. "Komitmen itu adalah adanya Perda PUG dan Perbup PUG. Bahkan Perda kita juga sudah dibahas dan masuk menjadi kebijakan di RPJMD dan Renstra OPD," jelasnya. Menurut Bayu, BP4D selaku gugus tugas di dalam pokja Pengarusutamaan gender berupaya agar indikator-indikator pemberdayaan perempuan masuk dalam indikator utama RPJMD sekaligus masuk dalam renstra. "Kalau sudah masuk renstra, otomatis anggarannya juga support. Renstra tidak hanya di Dinas Sosial dan Pemberdayaan perempuan tapi OPD yang juga terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak," sebut Bayu. Ia menambahkan, selama ini, gugus tugas sering memberikan pelatihan. Termasuk bagaimana agar pengarusutamaan gender lebih aktif dalam hal kesetaraan perempuan, perempuan dalam politik, perempuan dalam wirausaha, dan perempuan dalam ormas. "Komitmen kedepan tetap mengkoordinir perangkat daerah dan stakeholder terkait serta kelompok-kelompok perempuan agar lebih aktif supaya kedepan bisa ditingkatkan ke level Madya," tutup Bayu. (msi)