Kasus Stunting di Beltim Urutan Kedua di Babel, BKKBN Bentuk Tim

BELITONGEKSPRES.CO.ID, MANGGAR - Kasus stunting Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menempati urutan kedua tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Menindaklanjuti hal itu, BKKBN Provinsi Kepulauan Babel membentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting. Langkah ini diambil karena angka kasus stunting Beltim urutan kedua diantara Kabupaten/Kota lainnya. Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Beltim, dikukuhkan secara langsung oleh Wakil Bupati Beltim Khairil Anwar bertempat di Gedung Auditorium Zahari MZ, Rabu (25/5) kemarin. Usai pengukuhan langsung dilanjutkan dengan rekonsiliasi percepatan penurunan stunting. Rekonsiliasi mengangkat tema penguatan komitmen dan peran pemerintah daerah dalam konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Beltim Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Babel, Fazar Supriadi Sentosa mengatakan, permasalahan stunting tidak mungkin dikerjakan oleh misalnya Dinas Kesehatan, PU dan BKKBN saja, namun harus bersama-sama turun ke lapangan. "Angka stunting di Belitung Timur 22 persen. Untuk itu kerjasama semua pihak harus kuat, serta anggarannya juga disiapkan, karena tidak mungkin hal ini bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan atau BKKBN saja, oleh karena itu perlunya kerjasama," ujar Fazzar. Sementara itu, Wakil Bupati Beltim, Khairil Anwar menyatakan rencana pengukuhan Tim Percepatan Penangangan Stunting sudah diagendakan sejak awal bulan. Namun karena padatnya agenda Pemerintah daerah, baru terlaksana di akhir bulan. "Oleh sebab itu pada hari ini, Alhamdulillah pelaksanaan itu sudah terjadi dan Insyaallah kita juga harus berkomitmen. Semua pihak untuk sama-sama kita untuk segera melangkah menyelesaikan persoalan stunting yang ada di Kabupaten Beltimini," katanya. Wabup Khairil juga mengingatkan, kondisi angka stunting Belitung Timur yang cukup tinggi. Makanya diperlukan komitmen dan menjalin kerjasama semua stakeholder maupun masyarakat, lembaga-lembaga, dan perusahaan. "Semuanya harus kita bertumpuh pada kegiatan tersebut. Kami juga mengharapkan kerjasama semua pihak untuk menekan angka pernikahan dini, kemudian juga asupan gizi harus kita upayakan. Dan OPD-OPD terkait kita instruksikan agar menganggarkan untuk kegiatan baik kemiskinan maupun penanganan stunting ini," tegasnya. (msi)