Pemda Beltim Bakal Dapat Kuota Minyak Goreng? Rp 14 Ribu Per Liter

BELITONGEKSPRES.CO.ID, MANGGAR - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Beltim akan mendapatkan kuota minyak goreng yang akan disebar Kementerian BUMN. Hal ini guna menstabilkan harga minyak goreng yang masuk daftar bahan pokok penting (bapokting) di pasaran. "Kalau dari Pemda Beltim khususnya dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPMPTSPP), untuk menyikapi barang-barang pokok penting yang salah satunya minyak goreng akan kita coba (mendapatkan) melalui jalur BUMN," ujar Kabid Perdagangan, Kristian Ajie, Selasa (11/1). Menurut Ajie, BUMN yang dipercaya menyediakan minyak goreng sebanyak 3,7 ton adalah PTPN III melalui perusahaannya PT Industri Nabati Lestari (INL). Nantinya, minyak goreng akan dikemas sederhana dalam ukuran 1 liter. "Harga minyak goreng melambung tinggi di atas HET. HET Rp 14 ribu dipasaran sudah Rp 22-Rp.23 ribu per liter," kata Ajie. Ajie juga menyatakan, secepatnya akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian karena kuota minyak goreng bakal diperebutkan seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia. "Info terakhir dari Kementerian BUMN mencanangkan Rp 14 ribu untuk operasi pasar," ujar Ajie. Selain minyak goreng, bapokting yang ikut mengalami kenaikan adalah telur ayam. Saat ini, harga satuan telur ayam ditingkat pengecer mencapai Rp.2.500/butir. Kenaikan harga telur ayam dipicu ongkos angkut karena rata-rata didatangkan dari luar pulau. "(Harga) telur kita minta petunjuk dengan Pimpinan daerah dan bekerjasama dengan Satgas Pangan apakah dalam waktu dekat ini akan melaksanakan operasi pasar murah dan bekerjasama dengan asosiasi petelur," jelas Ajie. Ia menyebut operasi pasar murah khusus telur ayam kemungkinan melibatkan BUMD Sedulang Jaya Desa Lalang Jaya yang bergerak di peternakan ayam petelur. "Kita tahu BUMD Sedulang Jaya sudah nasional, jadi alangkah baiknya Pemkab bekerjasama dengan BUMD dalam hal operasi pasar untuk menekan harga telur," ujarnya. Dia juga mengulas ketersediaan anggaran dalam APBD 2022 sekitar Rp 1,9 miliar untuk 8.605 keluarga penerima manfaat. "Tapi dikeluarkan menjelang hari raya, kalau ada situasional tidak akan menutup kemungkinan Pemkab turun untuk intervensi harga melalui operasi pasar," tutup Ajie. (msi)