Sikapi Larangan Ekspor CPO, Pemda & DPRD Beltim Koordinasi ke Pusat

BELITONGEKSPRES.CO.ID, MANGGAR - Menyikapi larangan ekspor CPO dan keluhan petani sawit di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) yang tidak dapat menjual hasil panen, Pemerintah Daerah (Pemda) bersama DPRD Beltim langsung melakukan koordinasi ke pemerintah pusat. Kamis (19/5) kemarin, pemerintah daerah (Pemda) yang diwakili Asisten I Setda Sayono, Ketua Komisi III DPRD Beltim Jafri dan Plt Kepala Distangan Trijaka Priyono telah berada di Jakarta guna menyampaikan surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian terkait. "Kami sudah sampaikan ke Mensesneg menyampaikan surat kepada Presiden. Setelah itu kami ke DPR dan Komisi VI yang diwakili pak Bambang Patijaya. Menyampaikan peninjauan kembali masalah eskpor CPO, sesuai dengan tuntutan petani sawit untuk membeli sawit petani oleh pihak PKS yang ada di Beltim," ungkap Ketua Komisi III DPRD Beltim Jafri, saat menghubungi Belitong Ekspres. Dikatakan Jafri, dirinya bersama Asisten I Setda dan OPD teknis memang ditugaskan untuk menyampaikan surat Bupati Beltim ke sejumlah pihak. Dalam agenda yang dijadwalkan selama 2 hari, mereka akan menyampaikan surat yang sebelumnya menjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. "Kemarin kami sudah menuju ke salah satu PKS yaitu PT SWP, mereka akan mempertimbangkan pembelian itu tapi alangkah lebih baiknya dibuka keran atau ada buyer di dalam negeri. Dan untuk itu kami disamping menyampaikan surat, juga memohon ke pak Bambang (Komisi VI) untuk mencarikan solusi atas masalah ini," jelas Jafri. Menurut Jafri, anggota Komisi VI DPR RI asal Bangka Belitung tersebut bersedia membantu dan bersama-sama mencari pembeli CPO dari dalam negeri. Setidaknya menampung CPO dari PKS yang beroperasi di Belitung Timur agar hasil panen petani dapat dibeli perusahaan. "Ini masalah nasional dan harus dicarikan solusi. Kalau CPO bisa dijual maka sawit petani bisa ditampung oleh perusahaan yang ada di Beltim," harap Jafri. Sementara itu, Asisten I Setda Sayono menjelaskan keberangkatan mereka bersama Ketua Komisi III DPRD Beltim bertujuan untuk memastikan aspirasi petani sawit di Beltim didengar pemerintah pusat. Hal ini juga menunjukkan pihak eksekutif dan legislatif di Beltim memiliki satu tujuan yang sama yakni mensejahterakan masyarakat. "Kita ingin memastikan apa yang sudah menjadi aspirasi dan terkomunikasikan dengan baik kaitan kepentingan bersama ini supaya dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat sebagaimana surat pak Bupati kepada Presiden, Kementerian terkait, DPR RI dan komisi terkait," ujar Sayono. Sayono berharap keluhan petani sawit di Beltim tidak menjadi polemik berkepanjangan di daerah dan terselesaikan dengan baik. "Kita berharap dalam waktu dekat apa yang menjadi keluhan petani dapat segera terselesaikan. Kami sudah berusaha, mudah-mudahan perekonomian di Beltim dapat berjalan lebih baik lagi," harapnya. (msi)