Sistem OSS Daerah Banyak Kendala, Komisi 1 DPRD Babel Turun Tangan

BELITONGEKSPRES.CO.ID, TANJUNGPANDAN - Banyak persoalan sistem Online Single Submission (OSS) di daerah yang mengalami kendala, membuat Komisi 1 DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) turun tangan dan langsung bertindak. Salah satu yang mereka lakukan dengan mengunjungi UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSPP) Provinsi Babel wilayah Belitung, Selasa (5/4). Kunjungan itu dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Babel H Taufik Mardin bersama anggota Zarkani, Beliadi dan Erwandi. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSPP Wilayah Belitung Hanafi beserta jajarannya. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Babel H Taufik Mardin mengatakan tujuan mereka melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) itu juga berkaitan dengan LKPJ Gubernur Babel Erzaldi Rosman tahun 2021. Selain itu, juga mereka mendapatkan masukan dalam pelayanan satu pintu terutama sistem OSS. "Jadi OSS itu memang untuk lebih efektif, namun di lapangan masih banyak kendala, terutama masih banyak hal yang harus dipenuhi," kata Taufik Mardin. Menurut Taufik, masih banyak hal seperti pengurusan usaha mikro yang menjadi kendala mereka. Maka ia berharap kedepan yang menjadi kewenangan provinsi agar segera dibantu dengan sistem manual. "Jangan sampai niat mereka ingin berusaha menjadi terhambat. Ayo sama-sama kita lakukan, mana saja kebijakan pemerintah yang bisa menjadi kewenangan yang bisa dilakukan," ujar politisi PDI Perjuangan itu. Ia pun mengapresiasi OSS yang digalakkan pemerintah pusat sehingga bisa memudahkan masyatakat. Namun di lapangan khususnya di daerah masih banyak kendala-kendala. "Nah itu yang harus diselesaikan sehingga tidak menghambat orang yang ingin berinvestasi atau berusaha," tukasnya. Ikut menimpali anggota Komisi 1 DPRD Babel Zarkani. Ia menyebutkan sistem perizinan OSS masih sulit dilakukan khususnya di daerah. Sebab berdasarkan masukan hasil kunker masih banyak kendala yang dialami oleh masyarakat terutama masyarakat golongan menengah ke bawah. "Sistem perizinan OSS baru sebatas mudah diucapkan, memang kalau semua berjalan lancar cukup baik tapi menengah keatas saja yang sudah memahami. Kalau golongan menengah ke bawah masih sulit, masih butuh waktu dan sangat rumit," terangnya. Senada disampaikan, anggota Komisi 1 DPRD Babel Erwandi A Rani. Ia mendengar permasaalahn yang dipaparkan oleh kepala UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSPP Wilayah Belitung Ternyata dengan adanya pemberlakuan OSS di pusat, masih ada kendala kendala perizinan yang dialami oleh masyarakat. Sehingga tujuan dibentuknya OSS untuk mempercepat perizinan, justru menjadi lambat. Oleh karenanya, Komisi 1 DPRD Babel meminta kepada instansi instansi terkait, agar mengadakan kordinasi satu sama lain. Tujuannya, supaya proses perizinan yang diajukan masyarakat tidak mengalami kendala. Pada yang sama, anggota Komisi 1 DPRD Babel Beliadi mengatakan sistem OSS ini masih banyak kendala seperti sistem menjawabnya lama, koordinasi nunggu, sehingga memakan waktu dan cukup sulit. Makanya, ia berharap agar Pemda ada jalur koordinasi khusus antara pusat dan daerah terkait sistem OSS. Pasalnya, masih banyak masalah antrian di sistem OSS, termasuk sistem syarat masih mesti diupload jawaban pusat. Dan itu, terkadang sangat lambat penyelesaianya. "Masalah di daerah numpuk sementara daerah maunya cepat, agar usaha masyarakat tidak terhambat. Jadi mesti ada jalur khusus disiapkan pusat untuk berkoordinasi, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), harus sering melakukan sosialisasi terkait cara menggunakan sistem OSS kepada masyarakat," tandasnya. (dod)