Kemudian, PT Mutiara Agro Sejahtera (PT MAS) Desa Kapuk seharga Rp850/kg, dan PT Payung Mitra Jaya Mandiri (PT PMM) menghargai TBS sawit petani dengan harga beli Rp900/kg.
Demikian juga di pabrik PT Gunung Pelawan Lestari (PT GPL) harga beli TBS hanya menyentuh Rp730/kg, PT Putra Bangka Mandiri (PT PBM) seharga Rp775/kg dan PT Gemilang Cahaya Mentari (PT GCM) malah membeli TBS seharga Rp190/kg.
Untuk itu, Heryawandi meminta kepada seluruh elemen Khususnya pemerintah daerah di Pulau Bangka dan Belitung cepat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat petani.
BACA JUGA:Kabupaten Bangka Barat Tuan Rumah Porprov 2023, Apandi Berharap Stakeholder Ikut Andil
"Ini mesti dilakukan secara bersama, kita ingin adanya koordinasi yang jelas dari pemda-pemda di Babel ke pemerintah pusat, agar persoalan ini bisa terselesaikan," sebutnya.
Ia mengkhawatirkan, apabila pemerintah pusat menganggap persoalan harga TBS kelapa sawit bukan masalah yang penting. Maka ditakutkan justru akan muncul masalah-masalah baru hingga membuat masyarakat frustasi.
"Jika terus terjadi seperti ini, pemerintah pusat tidak menjadikan ini sebuah persoalan yang penting, pasti akan muncul persoalan baru. Bahkan termasuk terjadi frustasi masyarakat, karena disamping jual TBS turun, diperparah dengan harga pupuk yang sangat tidak sesuai dengan harga beli TBS," ujar Heryawandi.
BACA JUGA:Idul Adha 2022 Jatuh Pada Hari Minggu, Kemenag Belitung: Salat Id Tetap Prokes
Politisi Golkar dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bangka Barat ini mempertegas bahwa persoalan kelapa sawit merupakan hajat hidup orang banyak di Babel. Sehingga pemerintah pusat harus hadir.
"Sekali lagi saya tekankan, ini soal ekonomi masyarakat Bangka Belitung, hajat orang banyak. Jadi kita minta, menuntut negara atau pemerintah pusat hadir dalam permasalahan ini," tandasnya. (rel)