BELITONGEKSPRES.CO.ID, TANJUNGPANDAN - Anggota DPRD Kabupaten Belitung, Rusdianto tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab kebijakan itu akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.
Sebelumnya, tiga jenis BBM resmi mengalami kenaikan harga, yakni Pertalite, Pertamax dan Solar. Solar Rp 6.800 per liter, Pertalite (RON 90) Rp 10.000 per Liter, sedangkan Pertamax (RON 92) Rp 14.500 per liter.
Maka dari itu, Fraksi Bangsa Sejahtera DPRD Belitung mendukung Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak atas kenaikan BBM yang berdampak luas bagi masyarakat tersebut.
"Kita menolak, itu akan terjadinya lonjakan harga barang berbagai komuditi atau harga beli masyarakat," kata politisi PKS Rusdianto kepada Belitong Ekspres, Minggu (4/9) kemarin.
BACA JUGA: Kampong Kecit KEK Pariwisata Tanjung Kelayang Siap Sambut Delegasi DWG G20 Belitung
BACA JUGA:Rolan Tewas Dikeroyok di THM Karaoke SL Tanjungpandan, Ini Hasil Autopsi Korban
Menurut Rusdianto, Fraksi PKS baik pusat maupun daerah berharap pemerintah pusat mengkaji ulang atas kenaikan BBM. Karena saat ini perekonomian masyarakat belum pulih pasca pandemi Covid-19.
Lebih lanjut Rusdianto menegaskan, kenaikan harga BBM sebagai kebijakan yang harus ditolak karena akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
Anggota DPRD yang hobi sepak bola itu meminta, agar pemerintah mengkaji ulang terkait kenaikan harga tersebut. Terlebih lagi, dampak pandemi Covid-19 masih terasa di masyarakat.
BACA JUGA:Harga Tiga Jenis BBM Naik, Jokowi Ungkap Keputusan di Waktu yang Sulit
BACA JUGA:Pemdes Badau Gotong Royong Bersihkan Sampah, Pasang Spanduk Jelang G20 Belitung
Apalagi di Pulau Belitung pada saat ini harga perkebunan sawit, lada juga turun. Sedangkan sektor pertambangan khususnya harga timah juga ikut turun.
"Seharusnya pemerintah harus peka dengan kondisi rakyat saat ini, baru saja usai pandemi Covid melanda, banyak usaha kecil gulung tikar, ada yang baru mau bangun dan bangkit," tandasnya.