BELITONGEKSPRES.CO.ID, PANGKALPINANG - DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) berencana akan panggil Penjabat (Pj) Gubernur Ridwan Djamaluddin terkait rencana penghentian (stop) kegiatan ekspor timah.
Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin akan dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menyikap nasib ekspor timah di Provinsi Babel.
Meski belum diketahui harinya, agenda RDP dengan Pj Gubernur ini telah ditetapkan dalam pembahasan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Jumat (30/9) lalu.
Ketua DPRD Babel, H Herman Suhadi mengatakan, ada banyak hal yang akan ditanyakan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI ini dalam rapat bersama pimpinan dan anggota DPRD Babel.
BACA JUGA:PLTT Pemicu Utama Hilirisasi Timah, Nasib Babel Jika Ekspor Timah Distop?
BACA JUGA:Mantan Kakanwil Kemenag Babel Kaget: Astaghfirullah, Pembangunan Masjid Dikorupsi
"Karena memang belum pernah kita RDP dengan beliau. Banyak yang akan kita tanyakan, seperti timah, wacana stop ekspor, penghapusan status internasional bandara H.AS Hanandjoeddin Belitung dan lain-lain," kata Herman Suhadi kemarin.
Menurut dia, DPRD Babel menyikapi rencana penyetopan ekspor timah di tahun mendatang dengan harapan ada solusinya dari Pj Gubernur.
"Kita harap ada solusi, apa? Misalnya ada industri hilir di Babel, baik di pulau Bangka maupun pulai Belitung," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Jika tidak ada solusi berupa industrialisasi, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat mengkaji lagi kebijakan tersebut.
Pasalnya, perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini masih bergantung kepada biji pasir timah.
BACA JUGA:Pemerintah akan Hentikan Ekspor Timah Akhir Tahun 2022, Ini Alasannya
BACA JUGA:Kondisi Timah Rakyat Babel Makin Berat, Ada Larangan Ekspor dengan Dalih Hilirisasi
"Ada solusi baik mungkin masyarakat bisa menerima, karena sekarang masyarakat sudah khawatir. Ada industri hilir pastinya akan memberi dampak luar biasa kepada masyarakat Babel," tukasnya.
Perjuangkan Status Internasional Bandara H.AS Hanandjoeddin