BELITONGEKSPRES.CO.ID, YOGYAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) izin pengelolaan pemanfaatan kawasan Hutan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melakukan konsultasi sekaligus rapat kerja ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (11/10).
Seperti diketahui, bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yagyakarta (DIY) merupakan Provinsi yang memiliki tata kelola kehutanan yang sangat baik dan ditetapkan menjadi role model terhadap pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Kedatangan mereka guna menggali referensi dan informasi di dalam menumbuh kembangkan ekonomi dan pembangunan.
Tim Pansus izin pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan DPRD Bangka Belitung yang diketuai Adet Mastur, bersama anggota Pansus antara lain, Azwari Helmi, Agung Setiawan, Rustamsyah, Eka Budiartha, Rudi Hartono, Evi Junita, Heryawandi, dan didampingi Sekretaris DLHK Babel, Edi Kurniadi.
Kedatangan mereka disambut baik oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kuncoro Cahyo Aji, didampingi Kepala Balai KPH DIY, Wawan Setiyo Tjahjono dan Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder, beserta Pegawai DLHK DIY.
BACA JUGA:Ketua Fraksi Gerindra DPRD Babel Sampaikan Pendapat Akhir Terhadap Raperda Perubahan APBD 2022
Ketua Pansus Izin Pengelolaan pemanfaatan Kawasan Hutan DPRD Babel, Adet Mastur menyampaikan, bahwa luas daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekitar 40 persen adalah kawasan hutan yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung , hutan produksi dan hutan adat.
"Sehingga masyarakat banyak yang mengeluh dan menyampaikan aspirasi ke kami. Bagaimana kalau kita menumbuh kembangkan ekonomi ini yang masuk dalam kawasan hutan," kata Adet Mastur.
Adet menambahkan, bahwa kawasan hutan yang ada di Babel banyak yang telah memiliki izin yang diberikan oleh pemerintah pusat, seperti hutan tanaman industri (HTI). Sehingga, menurutnya, dengan banyaknya kawasan hutan HTI ini masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa dalam pemanfaatan kawasan hutan tersebut.
"Yang kami ingin diskusikan disini, apakah ada kawasan hutan yang sudah dikeluarkan izin HTI yang bisa kita ambil alih ke pemerintah daerah. Selain itu, berkenaan dengan kawasan hutan di sini yang sudah dikelola. Bagaimana cara mengembangkan ekonomi pembangunan lewat kawasan hutan," jelasnya.
BACA JUGA:DPRD Babel Minta Harga TBS Sawit di Belitung Segera Dinaikan, Minimal Sama Dengan Provinsi
Sementara itu, anggota Pansus, Agung Setiawan, tertarik menyikapi terkait pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat dijadikan sumber pendapatan bagi daerah dan terkait perizinan pengelolaan kawasan hutan. "Bagaimana pola yang dilakukan Pemda DIY sehingga bisa seperti itu," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kuncoro Cahyo Aji, mengatakan, sekitar 19.041 hektare kawasan hutan yang ada di DIY. Sedangkan Balai KPH DIY itu sebagai pengelola hutan produksi dan hutan lindung dengan luasannya kurang lebih 15.581 Ha.
Balai KPH Yogyakarta adalah menjamin kegiatan pengelolaan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya serta dapat mengawasi kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan secara swakelola, pemegang izin, mitra kerjasama dan masyarakat sekitar hutan.
"Kami masih sangat bergantung pada kayu putih. Hutan Kayu putih ini tidak luas hanya sekitar 3600 hektare, punya dua pabrik kami biayai dari APBD kurang lebih biaya operasional kami setahun itu sekitar 4,7 miliar hampir 5 M," jelasnya.
BACA JUGA: Tersangka Kasus Dugaan Tipikor DPRD Babel Bakal Bertambah? Marshal Sudah Dapat Bocoran