Ada dua pasal yang digabungkan beberapa pasal sudah didrop di KUHP. Sanksi pidananya tidak lebih dari 5 tahun, tidak semua juga dipenjara.
“Untuk penyerangan harkat martabat presiden, agar menghormati sesama sebagai refelksi nilai nilai sosial dan sublimasikan penghormatan kepada orang lain. Ada dua pasal yang digabungkan beberapa pasal sudah didrop di KUHP. Sanksi pidananya tidak lebih dari 5 tahun, tidak semua juga dipenjara. Ini membantah anggapan semua akan dipenjara,” ungkapnya.
Pakar Hukum Universitas Trisakti yang juga Ketua Umum Mahupiki, Dr. Yenti Garnasih mengatakan ada banyak keunggulan KUHP yang baru meskipun masih ada penolakan seperti anggapan overkriminalisasi. Perlu adanya dekolonialisasi dengan mendobrak melalui pasal-pasal baru di KUHP ini.
Keunggulan KUHP sebagai hukum pidana dan sistem pemidanaan modern ada 17 poin, diantaranya adalah bertitik tolak dari asas keseimbangan, rekodifikasi Hukum Pidana yang terbuka dan terbatas serta Tujuan dan Pedoman Pemidanaan.
“Banyak keunggulan KUHP yang baru meskipun masih ada penolakan seperti anggapan overkriminalisasi. Ada beberapa poin keunggulan KUHP sebagai hukum pidana dan sistem pemidanaan modern, diantaranya adalah asas keseimbangan, rekodifikasi Hukum Pidana yang terbuka dan terbatas serta Tujuan dan Pedoman Pemidanaan,” ungkap Dr Yenti.
Ditambahkan oleh Dr Yenti bahwa penentuan sanksi pidana dengan Modified Delphi Method adalah proses yang dilakukan dalam kelompok untuk mensurvei dan mengumpulkan pendapat dari para ahli terkait penentuan maksimum pidana pada masing-masing tindak pidana.
BACA JUGA:Kencan di Kontrakan Desa Aik Ketekok, Wanita Ini Ditusuk dan Barang Dirampas
Adanya kemungkinan pengaruh individual otomatis dihilangkan. Metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sebaran pendapat dari para ahli ataupun poin-poin yang telah disepakati.
“Penentuan sanksi pidana Modified Delphi Method adalah proses yang dilakukan dalam kelompok untuk mensurvei dan mengumpulkan pendapat dari para ahli terkait penentuan maksimum pidana pada masing-masing tindak pidana. Metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sebaran pendapat dari para ahli ataupun poin-poin yang telah disepakati," tandasnya.