“Kartu Tani Digital ini memiliki beberapa fungsi seperti kartu identitas untuk petani, database produktifitas petani, monitoring pendistribusian pupuk, dan alat transaksi penebusan pupuk. Sehingga ke depannya semua terdata dan tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk, atau harga pupuk mahal,” papar Hery.
BACA JUGA:Paling Digital, Bank Mandiri Torehkan Kinerja Apik di 2022
Adapun pola transaksi Kartu Tani Digital dibagi dalam 3 tahap yaitu pembukaan rekening, aktivasi rekening, dan penebusan pupuk. Pada tahap pembukaan rekening, BSI mengunduh data petani dari E-alokasi Kementerian Pertanian.
Lalu, berdasarkan data e-alokasi tersebut, BSI melakukan pembukaan rekening dan eWallet petani secara kolektif. Data hasil Pembukaan Rekening akan disampaikan ke Kementerian Pertanian dan Aplikasi Rekan PIHC.
Untuk aktivasi rekening, petani datang ke Kios Pupuk yang telah terdaftar sebagai Agen BSI Smart. Agen BSI Smart akan melakukan verifikasi data petani. Setelah verifikasi berhasil, data petani akan langsung terhubung dengan aplikasi REKAN-PIHC. Selanjutnya petani dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengalokasikan Rp95 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2023. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan.
Lewat anggaran ketahanan pangan tersebut pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim investasi, penguatan sistem logistik pangan nasional, hingga transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.
BACA JUGA:Pemprov Babel Siap Gelontorkan Bantuan untuk Desa yang Produktif
Maksimalkan Penyaluran KUR
Dalam kesempatan tersebut BSI juga menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 3 triliun kepada masyarakat Aceh. Presiden Jokowi yang dalam sambutannya mengatakan Aceh mendapatkan jatah yang sangat besar dari penyaluran KUR BSI.
Karena untuk Aceh sendiri saja BSI mengalokasikan Rp 3 triliun dari total Rp 14 triliun jatah KUR BSI tahun ini. Presiden berharap alokasi KUR tersebut dapat membantu mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Aceh.
“Sekarang BSI untuk seluruh tanah air menyediakan Rp 14 triliun dibagi 38 provinsi. Aceh sendiri dapat gede banget jatahnya Rp 3 triliun. Saya melihat, saya juga orang Aceh pernah di Lhokseumawe, di Bener Meriah, potensi di Aceh ini sangat besar, perdangangan, perikanan, pertanian, dan perkebunan semua ada di sini. Ekonomi akan tumbuh kalau peredaran uangnya semakin banyak, dan Rp 3 triliun (alokasi KUR BSI) akan men-trigger ekonomi di Aceh,” papar Presiden.
Jokowi juga mengingatkan agar para penerima KUR berhati-hati dalam menggunakan pembiayaan yang mereka terima dari BSI. Presiden mengingatkan pembiayaan tersebut harus digunakan untuk usaha yang produktif bukan konsumtif.
“Pembiayaan di BSI bisa sampai Rp 500 juta asal usahanya lancar dan pembayarannya lancar. Hati-hati dalam penggunaannya, jangan dibelikan mobil, hati-hati. 6 bulan gagah habis itu mobil ditarik. Pembiayaan harus betul-betul disiplin dan harus tiap bulan disiapkan untuk angsurannya. Kalau diberi pembiayaan seperti itu jangan tergesa-gesa untuk mencari kesenangan,” ujar Jokowi.
Pada kesempatan itu, Direktur Utama BSI Hery Gunardi kembali berharap dengan penyaluran tersebut dapat lebih meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
BACA JUGA:Kaum Perempuan Paling Mendominasi Korban Terlilit Pinjol Ilegal, Ternyata Ini Penyebabnya