JAKARTA, BELITONGEKSPRES.CO.ID - Utang luar negeri (ULN) Republik Indonesia (RI) tahun 2023 naik dan menggunung.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri RI pada Januari 2023 mencapai sebesar USD 404,9 miliar.
Kenaikan utang luar negeri RI tercatat sebesar 2,04 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar USD 396,8 miliar.
Akan tetapi, jika dibandingkan dengan posisi Januari tahun 2022 lalu, ULN menurun sekitar 1,9 persen secara tahunan. Atau year-on-year (YoY) melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,1 persen (yoy).
Kepala Departemen, Direktur Eksekutif, Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta.
BACA JUGA:Terancam 11 Tahun Penjara, 5 Terdakwa Pembunuhan di THM Sari Laut Minta Keringanan
"Perkembangan posisi ULN pada Januari 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Erwin Haryono dilansir dari JawaPos.com.
Menurut Erwin, utang luar negeri pemerintah RI masih berada dalam fase kontraksi.Pada bulan Januari 2023, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD 194,3 miliar.
"Atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 2,5 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,8 persen (yoy)," jelasnya.
Perkembangan ULN lanjut Erwin, terutama didorong oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang makin meningkat.
BACA JUGA:250.300 Guru PPPK 2022 Tidak Akan Mendapat THR Idul Fitri, Ini Penyebabnya
“Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu,” paparnya.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.
Khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Erwin memaparkan dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,0 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,8 persen, jasa pendidikan 16,7 persen, konstruksi 14,3 persen, dan jasa keuangan dan asuransi 10,4 persen.