PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.CO.ID - Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Belitung menyampaikan aspirasi terkait hak Tunjungan Hari Raya (THR).
Aspirasi terkait hak-hak THR kepala desa (Kades) disampaikan dalam audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Senin, (17/4). Mereka meminta hak-haknya untuk terus disuarakan.
Pasalnya, sudah lebih dari empat tahun menunggu namun hingga 'hilal' terkait THR lebaran Idul Fitri Kades belum juga muncul alias belum ada titik terang.
"Saya sudah 3 tahun menjabat tetapi hingga hari ini kami belum pernah mendapatkan yang namanya THR," Kata Ketua APDSEI Belitung Prasastia Yoga mewakili rekan-rekannya.
Maka dari itu, Kepala Desa Air Seruk itu berharap mendapatkan THR sebagaimana penyelenggara negara, bahkan pekerja swasta pada umumnya.
BACA JUGA: Puji Kepemimpinan Wali Kota Pangkalpinang, Pj Gubernur Babel Siap Berkolaborasi
Para penguasa level desa ini juga mengaku heran dengan nasib insentif yang sempat mereka terima dan nikmati di akhir tahun. Sebab, kini sudah tak pernah "landing" lagi di rekening sejak awal tahun 2017.
Sementara itu senada halnya disampaikan Kades Perawas, Tanjungpandan, Yahya. Menurutnya, sudah hampir 5 tahun menjabat tidak sama sekali mendapat THR.
Maka dari itu, Yahya sangat mendukung upaya APDESI Belitung agar pemerintah daerah bisa memberikan perhatian, khusus mengenai THR para kepala desa.
"Saya sendiri mendukung upaya APDESI. Walaupan selama ini tidak pernah dapat THR dari pihak manapun, kami bersyukur masih bisa merayakan Idul Fitri seperti biasanya," kata Kades Yahya.
Mesti demikian, pihaknya tidak pernah mengurangi untuk pelayanan kepada masyarakat. Yahya tetap menjalankan regulasi dan amanah yang diberikan kepadanya. "Mudahan-mudah nantinya ada perhatian dari pemerintah," tandasnya.
BACA JUGA:Dugaan 'Permainan' barcode di SPBU, Hendak Isi BBM Pertalite Barcode Sudah Terpakai
Menyikapi aspirasu para Kades ini, Wakil Ketua DPRD Babel Beliadi menyatakan kekhawatirannya dan siap membantu memperjuangkan. Bahkan, ia juga kaget dan heran karena baru mengetahui itu, maka ia mengapresiasi tuntutan ini.
"Ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Kalau dapur para Kades bermasalah jangan harap hasil pelayanan mereka akan maksimal. Ada ketidakhadiran negara untuk orang-orang yang dipercayakan mengurus masyarakat," kata Beliadi.
Oleh karena itu, ia menyebutkan akan memberikan dukungan secara politis. Salah satunya adalah dengan bersurat dan membawa persoalan ini Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa.