BELITONGKSPRES.CO.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi terus berupaya mendorong agar perusahaan sawit di Babel membangun kebun plasma bagi masyarakat.
Salah satu upaya Beliadi bersama Anggota Komisi III DPRD Provinsi Babel Dapil Belitung, yaitu dengan meminta dukungan pembangunan kebun plasma masyarakat kapda BKPM BRI.
Beliadi bersama Anggota Komisi III DPRD Babel Yoga Nursiwan dan Eka Budhiarta sudah melakukan kunjungan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Menurut Beliadi, perkebunan kelapa sawit (PKS) baik perusahaan dan rakyat merupakan salah satu penggerak roda perekonomian termasuk bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
BACA JUGA:Beliadi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Babel, Sarankan Ini ke Pemprov
BACA JUGA:Anda Wajib Tahu, 5 Jenis Usaha yang Tidak Bisa Mendapat Pinjaman KUR BRI Berikut Alasannya
"Sebagai upaya membantu ekonomi masyarakat melalui PKS, DPRD Babel sudah membentuk Tim Pansus guna melakukan Stabilitas Harga Tandan Buah Segar (TBS) dan syarat perizinan perkebunan sawit," kata Beliadi, Jumat (15/9/2023).
Ia menegaskan, terkait perizinan bagi PKS, data dan informasi terkait izin lingkungan, rencana kerja serta Tata Ruang dan Hak Guna Usaha (HGU) merupakan faktor yang mutlak harus dipenuhi.
"Setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berencana untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk di Provinsi Bangka Belitung, harus memenuhi persyaratan ini. Sebagai dukungan pembangunan kebun plasma, kami sudah mengunjungi BKPM RI," ujarnya.
Beliadi melanjutkan, bahwa saat ini di Kabupaten Belitung terdapat satu dari puluhan perusahaan PKS sedang bermasalah dengan masyarakat setempat terkait plasma dan perpanjangan HGU.
BACA JUGA:Beliadi Berharap Masyarakat yang Pro dan Kontra Pj Gubernur Babel Bisa Berdamai
BACA JUGA:Tinggal Pilih, Inilah Dia 23 Jenis Pinjaman BRI, Salah Satunya Benar-benar Merakyat
"Perusahaan PT Foresta Lestari Dwikarya yang berlokasi di Belitung adalah salah satu dari 60 perusahaan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang dalam proses pemeriksaan perizinan," ungkapnya.
Dia menambahkan, selama 2 bulan ini DPRD Babel melalui pansus telah menghimpun dan menggali data atas perkebunan kelapa sawit guna membantu dan melindungi hak masyarakat Babel.
"Dan dalam waktu dekat Tim Pansus Stabilitas Harga TBS dan Syarat Perizinan Perkebunan sawit juga akan berkoordinasi dengan Kejagung, KPK serta Setneg Presiden," jelas Politisi Partai Gerindra itu.