BELITONGEKSPRES.CO.ID - Salah satu tantangan global adalah perubahan iklim. Karenanya pemerintah harus menjadi penggerak utama dalam upaya tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memimpin pertemuan Coaliton of Finance Ministers for Climate Action di Marrakech, Maroko, Rabu lalu.
Pemerintah disebut Menkeu RI itu, dapat berupaya melalui reformasi kebijakan perpajakan, pembentukan komite-komite terkait, serta penerbitan obligasi hijau.
Pertemuan Menteri-Menteri Keuangan juga membahas isu lain soal keberlanjutan lingkungan dan ekonomi oleh negara.
Sri Mulyani mengungkapkan keuangan transisi telah disepakati menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut.
BACA JUGA:Terkait PT Foresta, Beliadi Janji Tim Pansus DPRD Babel Bekerja Sepenuh Hati untuk Masyarakat
Negara-negara perlu mengadopsi pendekatan yang inovatif serta memiliki metode pengukuran yang terukur untuk memastikan tujuan berkelanjutan dapat tercapai.
Menurut dia, kolaborasi sangat penting dalam lingkup domestik maupun global, karena institusi global memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan serta mengharmonisasi upaya-upaya penanggulangan masalah iklim.
"Pembicaraan yang terjadi menjadi bukti betapa besarnya potensi yang kita miliki bila kita terus berkolaborasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan iklim," ujar Sri Mulyani.
Apa-apa yang dibahas kali ini, selanjutnya akan dibawa ke forum Finance Day COP28 yang akan diselenggarakan di Dubai, Desember tahun ini.
BACA JUGA:Antisipasi Kenaikan Harga, Pemprov Terbitkan Surat Edaran HET Beras di Bangka dan Belitung
Forum tersebut akan menjadi tonggak penting dalam sejarah yang berperan sebagai landasan upaya-upaya aksi iklim kolektif dunia.
Selain Sri Mulyani, pertemuan Coaliton of Finance Ministers for Climate Action juga dipimpin Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Belanda, Sigrid Kaag. (antara)