BELITONGEKSPRES.CO.ID, PANGKALPINANG - Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Dr Safrizal ZA, menegaskan siap mendorong pembangunan di sektor publik agar tetap berjalan, meski anggaran APBD 2024 terbatas.
Keterbatasan anggaran karena untuk pemenuhan amanah konstitusional penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan pembayaran angsuran pinjaman pembangunan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Safrizal ZA telah merancang beberapa skema yang akan didiskusikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel.
Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Pj Gubernur Babel kembali menegaskan proyek pembangunan akan tetap berlanjut, mengingat hal ini merupakan instrumen APBD yang vital untuk memenuhi kebutuhan sektor publik masyarakat.
BACA JUGA:Pemprov Babel Tiadakan Pembangunan di Tahun 2024, Ternyata Ini Penyebabnya
Dalam upaya untuk memprioritaskan pembangunan sektor publik, Pj Gubernur Babel juga terpaksa memangkas anggaran perjalanan dinas pegawai sebesar 40 persen.
Meskipun menyadari pentingnya perjalanan dinas ini dalam memaksimalkan kinerja pemerintahan, Safrizal ZA mengakui bahwa keputusan tersebut merupakan sebuah dilema.
"Kita memiliki kewajiban di APBD untuk memenuhi sektor publik, justru yang kita kurangi banyak itu perjalanan dinas. Sudah saya potong 40 persen. Tapi kalau tidak ada sama sekali perjalanan dinas, akan banyak juga pekerjaan yang enggak berjalan," kata Safrizal, Kamis 25 Januari 2024.
Menurut Safrizal, Pemprov Babel saat ini sedang berupaya untuk mengajukan permohonan kepada PT SMI agar dapat diberikan kemudahan pembayaran pada angsuran terakhir.
BACA JUGA:Dafam Cafe Hotel Dafam Resort Belitung, Tempat Nongkrong Asyik dengan Promo Menarik
Misalnya, apabila angsuran tersebut sebesar Rp80 miliar, diharapkan bisa dilakukan pembayaran sebesar 50 persen pada tahun ini. Sementara sisanya 50 persen akan ditangguhkan hingga tahun depan. Hal ini diharapkan dapat memungkinkan kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan.
Selain itu, Safrizal juga menjelaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan pihak ketiga dengan mengatur penundaan pembayaran.
Tidak seperti skema multiyears, namun melalui klausul kontrak yang menetapkan bahwa pembayaran dapat dilakukan secara bertahap, misalnya setengahnya pada tahun depan.
Tujuannya adalah agar proyek tetap dapat berlanjut dan sektor riil tetap beroperasi, sehingga perekonomian dapat terus bergerak maju.