PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.CO.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulau Bangka Belitung (Babel) Beliadi menyampaikan dua aspirasi prioritas masyarakat Pulau Belitung kepada Gubernur.
Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung kepada Gubernur Hidayat Arsani usai rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Babel, pada Senin 21 Juli 2025.
Dalam pertemuan itu, Beliadi mengungkapkan ada dua isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat Belitung. Pertama, usulan pengakuan H.AS Hanandjoeddin sebagai Pahlawan Nasional.
Kedua, terkait masalah pemulihan status Geopark Belitong dari kartu kuning (yellow card) ke kartu hijau (green card) dalam penilaian UNESCO Global Geopark (UGG).
BACA JUGA:Pengguna BRImo Tumbuh 21,2 Persen, Capai 42,7 Juta User per Juni 2025
BACA JUGA:Siap Gas Full! Pemkab Beltim Dukung Total Program Koperasi Merah Putih di Semua Desa
Politisi partai Gerindra itu menyampaikan kepada Gubernur Babel soal pentingnya dukungan politik dan anggaran untuk dua agenda besar tersebut.
"Untuk Geopark, nomenklatur kementerian kini sudah jelas, sehingga anggaran bisa ditempatkan di beberapa OPD seperti Bappeda, ESDM, Dinas Pendidikan, dan Pariwisata,” ujar Beliadi dalam keterangannya, dikutip dari belitongekspres.com.
Menurutnya, anggaran yang selama ini sulit dialokasikan kini sudah bisa didorong melalui mekanisme di masing-masing dinas. Hal ini juga telah dikomunikasikan dengan pengurus Geopark Belitong, yang menyambutnya dengan semangat tinggi.
Beliadi menyatakan, Gubernur Hidayat Arsani langsung merespons positif usulan tersebut. “Pak Gubernur menyetujui agar seluruh OPD yang terkait menganggarkan dana untuk Geopark Belitong,” ungkapnya.
BACA JUGA:Operasi Pasar dan Pangan Murah Beltim 2025 Digelar di 8 Titik Lokasi, Ini Jadwal Lengkapnya
BACA JUGA:Dua Desa di Beltim Catat Tunggakan JKN Mandiri Tertinggi, Program Bejase Diperkuat
Di sisi lain, Beliadi juga menyampaikan urgensi pengusulan gelar pahlawan nasional untuk H.AS Hanandjoeddin, sosok bersejarah yang menjadi nama Bandara Internasional di Tanjungpandan. Meski usulan tersebut telah beberapa kali diajukan, hingga kini belum juga dikabulkan pemerintah pusat.
“Kami mendorong agar pengusulan ini kembali diperkuat. Saya ajukan penganggaran sekitar Rp300 juta hingga Rp400 juta untuk mendukung kajian dan dokumen administratifnya. Dan tadi Pak Gubernur menyatakan setuju,” jelasnya.
Beliadi menambahkan, dua isu tersebut menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan dukungan konkret dari Pemprov Babel, baik dari sisi politik anggaran maupun kebijakan lintas sektor.