“Kami setuju ada Satgas, tapi tolong jangan tebang pilih. Kalau mau ditegakkan, tegakkan semua,” tukas Aditya.
Harapannya sederhana. Ia berharap pemerintah memperjelas mekanisme koperasi atau wilayah pertambangan rakyat (WPR). Ia ingin masyarakat punya jalur legal yang mudah diakses tanpa kebingungan soal izin dan penjualan.
“Kalau semuanya satu pintu lewat PT Timah, satu harga, ya kami tenang kerja. Yang penting legal, aman, bisa cari rezeki dengan kepala tegak,” tutup Aditya.***