BACA JUGA:Perda WPR Babel Resmi Disahkan, Beltim Jadi Proyek Percontohan Tambang Rakyat
Junmin kemudian menjelaskan alasan dirinya meminta informasi tersebut kepada Justiar. Ia menyebut mantan bupati itu merupakan warga asli Lepar Pongok dan memiliki keluarga serta kerabat di wilayah tersebut.
“Pak Justiar asli Lepar Pongok. Banyak keluarga dan saudaranya di sana, jadi tahu. Jadi membebaskan tanah mudah dan aman,” jawab Junmin.
JPU Kembali Pertanyakan Pendekatan kepada Bupati
JPU Aprianta Budi belum berhenti pada jawaban tersebut. Ia mengingatkan Junmin bahwa dirinya bukan kali pertama melakukan investasi.
Aprianta kemudian menanyakan apakah pola pendekatan kepada kepala daerah juga dilakukan Junmin ketika berinvestasi di Belinyu, Kabupaten Bangka.
Junmin kembali memberikan penjelasan terkait proses awal investasi. Ia menyebut adanya pihak yang menawarkan bantuan dan menyatakan bahwa kegiatan investasi tidak dapat dilakukan tanpa izin dari Justiar.
BACA JUGA:Kejari Bangka Tahan 3 Tersangka Korupsi Hutan Lindung, Kades Ikut Dijerat
“Bapak Bupati akan menawarkan karena katanya ada tim. Kami tidak bisa berinvestasi tanpa izin Pak Justiar,” ucap Junmin dalam persidangan.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian dari fakta persidangan yang disoroti tim kuasa hukum Justiar untuk mendorong pengusutan terhadap pihak-pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.
Justiar Divonis 6 Tahun, Putranya 3 Tahun
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pangkalpinang yang dipimpin Marolop Winner Pasrolan Bakara menjatuhkan hukuman berbeda kepada lima terdakwa dalam perkara korupsi lahan tambak udang PT SAS dan PT LAM.
Justiar Noer, mantan Bupati Bangka Selatan dua periode, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Selain itu, ia diwajibkan membayar denda sebesar Rp400 juta dengan ketentuan subsider 120 hari kurungan.
Putranya, Aditya Rizki Pradana, divonis 3 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan.
Sementara itu, tiga terdakwa lainnya yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) masing-masing dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.
BACA JUGA:Daftar 14 Perusahaan Terseret Korupsi Timah Rp4,16 Triliun, Ini Rinciannya
Ketiganya ialah Dodi Kusumah, mantan camat, Rizal, sekretaris dinas pertanian, pangan, dan perikanan, Soni Apriansyah, staf Bappeda.
Ketiga terdakwa ASN tersebut juga dijatuhi denda masing-masing Rp200 juta dengan ketentuan subsider 80 hari kurungan.