Penyesuaian ini diharapkan memperkuat permodalan, menata organisasi, serta mendorong pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) secara profesional, transparan, dan berdaya saing.
Fezzi menilai pembenahan BUMD menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan Pemkab Beltim. Menurutnya, masih terdapat potensi ekonomi daerah yang dapat digarap melalui badan usaha milik daerah apabila dikelola secara optimal.
"BUMD kita ini sekarang bisa dibilang mati suri. Padahal, banyak potensi yang seharusnya bisa digarap oleh BUMD," ungkapnya.
Ia menjelaskan, Beltim memiliki BUMD yang sudah mampu menghasilkan keuntungan apabila dikelola dengan baik. Sementara itu, terdapat pula BUMD yang belum menghasilkan keuntungan, meskipun tidak mengalami kerugian.
BACA JUGA:Kawal Tuntutan Plasma Sawit 20 Persen, DPRD Beltim Siapkan Langkah ke ATR/BPN
Melalui penyesuaian bentuk hukum dan penguatan tata kelola tersebut, PT Pembangunan Belitung Timur diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Raperda ketiga berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2026-2046. Regulasi ini disiapkan untuk menyesuaikan arah pemanfaatan ruang dengan kebijakan nasional dan daerah serta dinamika pembangunan yang terus berkembang.
Raperda tersebut juga akan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang RTRW Beltim 2014-2034 yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
Bupati Kamarudin berharap ketiga Raperda tersebut dapat dibahas secara konstruktif oleh pihak eksekutif dan legislatif hingga memperoleh persetujuan bersama.
BACA JUGA:Puluhan Tahun Tunggu Plasma Sawit, Warga Jangkang dan Nyurok Tuntut Kepastian PT SMM
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga ketertiban, serta mendukung pembangunan Kabupaten Belitung Timur secara berkelanjutan.