MANGGAR, BELITONGEKSPRES.CO.ID – Enam kepala desa di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) meminta zona zero tambang atau kawasan bebas pertambangan laut tetap dipertahankan dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Aspirasi ini disampaikan kepada DPRD Beltim di tengah pembahasan perubahan aturan zonasi laut di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Para kepala desa khawatir revisi regulasi tersebut dapat mengubah ketentuan yang selama ini mempertahankan perairan Belitung Timur sebagai zona bebas tambang.
Aspirasi itu disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Beltim di Manggar, Senin (19/10/2026). Enam kepala desa yang hadir berasal dari Desa Selingsing, Gantung, Padang, Baru, Lalang, dan Bukulimau.
BACA JUGA:Bupati Beltim Minta KDMP Diawasi, Jangan Mainkan Barang Subsidi
Mereka diterima Ketua DPRD Kabupaten Beltim Fezzi Uktolseja bersama sejumlah anggota DPRD dari berbagai komisi.
Fezzi mengatakan, para kepala desa mewakili wilayah yang memiliki keterkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan keberatan terhadap kemungkinan adanya aktivitas pertambangan di laut Belitung Timur.
“Jadi para kades menyampaikan aspirasi bahwa mereka tidak setuju dengan adanya tambang laut,” kata Fezzi seusai audiensi.
Menurut Fezzi, kekhawatiran tersebut berkaitan dengan pembahasan revisi Perda RZWP3K di tingkat provinsi.
BACA JUGA:DPRD Beltim Bentuk 3 Pansus, Persoalan Minol hingga BUMD Disorot
Para kepala desa berharap perubahan aturan tidak menghilangkan ketentuan zona bebas tambang laut yang selama ini berlaku di Belitung Timur.
Ia menegaskan, DPRD Beltim tidak menolak proses revisi Perda RZWP3K. Namun, ketentuan mengenai zero tambang laut di wilayah tersebut diharapkan tetap dipertahankan.
“Kita bukan menolak Perda RZWP3K. Tetapi kita ingin agar masalah zonasi ini, zero tambang laut itu tetap kita pertahankan,” tegasnya.
Aspirasi Kades akan Disampaikan ke DPRD Provinsi
Sebagai tindak lanjut, DPRD Beltim akan merangkum hasil audiensi dan aspirasi para kepala desa dalam kesimpulan rapat.