PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.CO.ID – Pekerja sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendapat ketentuan upah minimum lebih tinggi dibandingkan pekerja pada sektor umum.
Pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp4.350.000 per bulan, sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan Rp4.299.000.
Kedua ketentuan upah tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Penetapannya diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-26 Provinsi Kepulauan Babel.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Babel Yamowa A Harefa, mengatakan penetapan upah minimum dilakukan melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan dan sejumlah pihak terkait.
BACA JUGA:Aspirasi Nelayan Minta Laut Babel Bebas Tambang Menguat, Ini Respons Wakil Ketua DPRD
"UMP ini berlaku efektif per 1 Januari 2027," kata Yamowa mewakili Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, seperti dikutip dari Antara, Minggu (22/11/2026).
Upah Sektoral Tambang Naik 7,41 Persen
Berdasarkan ketetapan pemerintah provinsi, UMP Babel 2027 sebesar Rp4.299.000 per bulan. Angka ini meningkat Rp264.000 atau 6,53 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp4.035.000.
Sementara itu, UMSP untuk sektor pertambangan dan penggalian ditetapkan Rp4.350.000 per bulan. Nilainya naik Rp300.000 atau 7,41 persen dibandingkan ketentuan tahun sebelumnya sebesar Rp4.050.000.
Dengan demikian, terdapat selisih Rp51.000 antara UMSP sektor pertambangan dan penggalian dengan UMP umum pada 2027.
BACA JUGA:98 Blok IPR Timah Babel Disiapkan, Pengamat Ingatkan Risiko Tambang di Lahan Sisa
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.3.3.1/857/Disnaker Tahun 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 mengenai penetapan UMP dan upah minimum sektoral tahun 2027.
Menurut Yamowa, penghitungan upah minimum mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan nilai alfa.
Formula tersebut digunakan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus memperhatikan kemampuan dunia usaha dalam mempertahankan keberlangsungan operasionalnya.
Pemprov Babel Akui Kenaikan Belum Memuaskan Semua Pihak
Yamowa mengakui besaran kenaikan upah minimum yang ditetapkan Pemprov Babel belum tentu memenuhi harapan seluruh pihak.
Namun, pemerintah daerah menilai angka tersebut merupakan hasil pertimbangan antara kepentingan pekerja dan kebutuhan perusahaan.