Pulau Jawa Dilockdown?

JAKARTA - Lonjakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa terus meningkat. Kondisi serupa juga yang terjadi di India pada April 2021 lalu. Usulan agar Pulau Jawa dilockdown pun terus digaungkan.

"Kurva infeksi di Indonesia sedang meroket. Belum tahu titik puncaknya sampai di mana. Kurva yang meroket, bahkan nyaris vertikal ini, mirip dengan infeksi di India pada April lalu. Di mana negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi pasca-upacara massal keagamaan," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam keterangannya di di Jakarta, Minggu (27/6).

Dia menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tak lagi efektif saat ini. Karena itu, pemerintah harus memberlakukan kebijakan lockdown nasional. Setidaknya di Pulau Jawa.

Melihat angka kasus harian COVID-19 PPKM mikro dinilai tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu. Sehingga angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di 5 provinsi Pulau Jawa sudah merah.

"Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional. Atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa. Ini akan berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu. Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apa pun di hilir tetap tidak akan memadai," papar Charles.

Apalagi, lanjut Charles, ketersediaan ruangan di rumah sakit kini sangat berkurang. Ditambah kemampuan alat kesehatan yang minim dan tidak semua wilayah memiliki peralatan yang lengkap.

"Kapasitas fasilitas kesehatan di Pulau Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur. Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti Pulau Jawa," tuturnya.

Dia meminta Jokowi mengambil langkah tegas sedini mungkin, dengan melakukan PSBB atau lockdown secara besar-besaran. Menurutnya, jangan sampai langkah tersebut diambil saat kondisi sudah benar-benar gawat dan korban sudah banyak berjatuhan.

"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya semua tersapu banjir bandang yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya. Namun, terlambat mengatasinya," pungkas Charles. (rh/fin)

Sumber: