Butuh 2,4 Juta Guru ASN, Kemendikbudristek Dorong Pemda Usulkan Formasi PPPK 2022
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani--jpnn.com
BELITONGEKSPRES.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dorong pemerintah daerah (Pemda) usulkan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2022.
Pasalnya, Kemendikbudristek membutuhkan 2,4 juta guru aparatur sipil negara (ASN). Sementara usulan kebutuhan formasi PPPK 2022 dari Pemda masih sangat minim.
Oleh karena itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mendorong Pemda usulkan Guru PPPK 2022 secara optimal.
"Di satuan pendidikan negeri, angka kebutuhan guru yang dibutuhkan, yaitu 2,4 juta," ungkap Nunuk Suryani dilansir dari jpnn.com, Selasa (27/9).
BACA JUGA:Nasib 43.804 Guru Masih Menggantung, 193.953 Lulus PG Belum Aman Jelang Seleksi PPPK 2022
BACA JUGA:Heboh, Informasi Rekrutmen PPPK Guru Lulus Grade Dibuka 22 September 2022, Waspada Hoaks
Nunuk menjelaskan, angka tersebut sudah memperhitungkan kebutuhan guru agama. Dalam menutupi kebutuhan tersebut, saat ini telah tersedia 1,3 juta guru ASN.
Baik PNS maupun PPPK, dan serta dengan mempertimbangkan sumber individu lain, seperti guru DPK, guru yang telah lulus passing grade (PG) seleksi 2021. Juga lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan.
"Jadi, kami masih kekurangan guru ASN di sekolah negeri sebanyak 781 ribu," jelas Nunuk Suryani.
Namun, total usulan formasi dari pemda yang telah diverifikasi/validasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sekitar 319 ribu pada 2022 atau di bawah 50 persen.
BACA JUGA:Kabar Baik, Pemerintah Pastikan Satu Juta Guru Honorer dan Nakes Diangkat PPPK 2022
BACA JUGA:Rekrutmen PPPK 2022 Minim Tenaga Teknis, Menpan-RB Berikan Penjelasan
Dia menyebutkan semua provinsi sudah membuka formasi, tetapi ada yang timpang. Sebagai contoh, Kepulauan Riau hanya mengusulkan 718 dari total kebutuhan 3.064 guru.
Ada juga daerah lain, seperti Jawa Barat yang mengajukan 3.800 dari 26 ribu kebutuhan. "Pengajuan dari daerah berkisar 41 persen dari semua kebutuhan," ujar Nunuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: jppn.com