Ketua DPRD Babel Sayangkan Tertundanya MoU KUA PPAS 2023

BELITONGEKSPRES.CO.ID, PANGKALPINANG - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H Herman Suhadi menyayangkan atas tertundanya pelaksanaan penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Babel tahun Anggaran (TA) 2023.

Hal itu diungkapkan Herman, setelah rapat di banggar DPRD Provinsi Babel. Bahwa dengan berat hati sebenarnya, penandatangan MoU KUA dan PPAS 2023 ditunda hari ini, Senin (17/10) kemarin.

"Karena ternyata kami atau kawan di TAPD memerlukan waktu lebih untuk menyusun APBD di KUA PPAS itu sesuai dengan apa yang telah kita bahas di rapat terakhir kemaren,  karena  kita mempunyai Defisit Rp 452 miliar," kata Herman Suhadi.

Menurut Herman, bahwa pada waktu itu legislatif telah menyerah kan sepenuhnya kepada pihak eksekutif untuk  menyusun sesuai angka yang telah disepakati yakni Rp 205 miliar. 

BACA JUGA:Pengurus MUI Belitung 2022-2027 Dikukuhkan

Namun, menurutnya, hal tersebut karena sistem dan waktu yang terbatas sehingga tidak bisa dilakukan perubahan. Untuk itu, katanya, perlu adanya tambahan waktu, agar Banggar DPRD bersama TAPD dapat melakukan penjadwalan kembali terhadap  penyelesaian permasalahan defisit tersebut. 

"Oleh karena itu kita memberi waktu ke banggar dan TAPD untuk menjadwalkan kembali pembahasan KUA PPAS ini, penentuan defisit nya. Sehingga apa yang kita ambil itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada," terang Politisi PDI Perjuangan itu.

Herman menambahkan, pembahasan dan penetapan plafon APBD KUA PPAS TA 2023 akan segera dilakukan secepat mungkin sehingga sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, diharapkan agar penandatanganan Mou KUA PPAS TA 2023 dapat segera dilaksanakan. 

"Yakin dan percayalah akan tepat waktu, karena secepatnya akan di bahas dan tidak akan lewat waktu normal, Kami berkomitmen secepat mungkin," tegasnya. 

BACA JUGA:Pengurus KONI Belitung Dilantik, Adi Wijaya Targetkan 3 Besar di Porprov 2023

Sementara itu, Pj Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin, mengatakan, dengan adanya penundaan penandatanganan Mou KUA PPAS TA 2023, diharapkan pembahasan dan penyusunan terhadap KUA PPAS TA 2023 dapat lebih efektif dan efisien. 

Ridwan menerangkan, Intinya penundaan itu untuk niat baik, supaya masih ada selisih angka defisit itu dipastikan saja, jangan sampai setelah ditandatangani angka nya berubah lagi. Karena kalau berubah didalam sistem dapat menjadi persoalan.

"Saya rasa ini keputusan yang bijak, kita diberi waktu untuk menyelesaikan sehingga keputusan nya bulat, InsyaAllah lebih baik," tandasnya.

Sumber: