Pimpin Rapat Banmus, Beliadi Bahas Masalah Aktual Yang Terjadi di Masyarakat Bangka Belitung

BELITONGEKSPRES.CO.ID, PANGKALPINANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Beliadi membahas terkait masalah-masalah aktual yang saat ini sedang populer di masyarakat.

Sejumlah masalah aktual yang sedang terjadi di masyarakat saat ini dibahas Beliadi di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (3/7/2023)

Beliadi yang memimpin rapat bersama anggota Badan Musyawarah menghadirkan beberapa kepala Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas ESDM serta Satpol PP Bangka Belitung. Salah satu pembahasan yang dikemukakan Beliadi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023. 

"Dinas Pendidikan kurang siap dan kurang sosialisasi. Serta komunikasi dengan SMP/MTs yang akan lanjut SMA Negeri karena tidak ada penjelasan terkait jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi serta jalur mutasi penuh bagaimana solusinya selain diusulkan ke sekolah swasta sehingga terjadi lonjakan peserta didik mengakibatkan masalah di masyarakat," papar Beliadi.

Sebagai solusi dan masukan kedepan dia menawarkan khususnya jalur zonasi bagi peserta didik baru yang lebih dari 15 orang, agar sekolah bersangkutan diminta untuk menambah ruang belajar.

BACA JUGA:Hasil Beliadi Koordinasi ke Kemendikbudristek, Program Beasiswa Rp6,4 Miliar Tidak Terealisasi di Babel

"Apabila ruang belajar baru belum tersedia bisa menggunakan ruang perpustakaan/ruang UKS/ruang labolatorium sampai pembuatan ruang baru terlaksana," kata Beliadi.

Selain itu, Beliadi meminta Dinas Pendidikan Bangka Belitung beserta dengan perangkat daerah terkait agar rutin melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada SMA Negeri dan SMA Swasta.

"Untuk berubah dan mempercantik diri sehinga semua SMA yang ada di Babel bisa menjadi sekolah unggulan, khusus SMA Swasta terkait mahalnya biaya Pemerintah daerah akan memberikan subsidi," jelasnya.

Belaidi melanjutkan permasalahan lain yang tak kalah penting terkait kelangkaan LPG 3 kilogram khususnya di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. DPRD dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Biro Ekonomi dan Pembangunan sudah bersepakat akan segera datang ke Pertamina untuk meminta data pasokan LPG subsidi 3 kg untuk Babel.

"Serta kami minta mendata berapa jumlah penduduk layak medapat subsidi tersebut sehingga tidak terjadi kelangkaan dan salah pendistribusian serta tidak terjadi kenaikan harga jual yang mencapai Rp30.000, padahal harga eceran tertinggi sebesar Rp19.000," sebutnya.

BACA JUGA:Miliki Visi Luar Biasa untuk Babel, Ini Harapan Beliadi Terhadap Dirut Baru PT Timah Tbk

Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan adanya perusahaan sawit yang HGU atas perkebunan sawit telah diperpanjang izinnya. Sedangkan kewajiban atas perpanjangan izin belum ada serta penetapan lahan diluar HGU untuk dapat dipelajari lebih lanjut. 

Kedua, terkait dukungan bagi koperasi yang akan melakukan ekspor lada, ketiga tentang pupuk subsidi lada yang saat ini sudah tidak ada lagi untuk di cari solusi alternatif bantuan pupuk untuk membantu petani lada.  

Sumber: