Eka Budiartha Pertanyakan Penentuan Indeks K Harga TBS Sawit di Bangka Belitung

BELITONGEKSPRES.CO.ID - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Stabilitas Harga TBS dan Izin Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eka Budiartha, mempertanyakan beberapa hal dalam rapat pansus tersebut.

Eka Budiartha mengajukan pertanyaan mengenai penentuan indeks “K” dan rendemen CPO, biaya operasional langsung, serta biaya operasional tidak langsung perusahaan Pabrik Kelapa Sawit.

Pasalnya, penentuan indeks “K” yang menjadi faktor penentu penetapan harga tandas buah segar (TBS) Kelapa Sawit di Bangka Belitung hanya sekitar 84,9 persen.

“Indeks ini katanya dipengaruhi oleh kualitas sawit masyarakat dengan hasil rendemennya hanya mencapai 19 persen,” ujar Eka Budiartha kepada Belitong Ekspres, Selasa (8/8/2023).

BACA JUGA:Kuota Jemaah Haji Belitung Timur Sedikit, Eka Budiartha: Terkesan Tidak Adil

Menurut Eka, hal ini ditambah dengan adanya penambahan biaya pengiriman yang disebabkan oleh penjualan free on board (FOB) di Pangkal Balam Pangkalpinang.

Namun, hal ini kata politisi PBB itu tentu tidak bisa diterima begitu saja. Mengapa di provinsi lain indeks “K” mencapai di atas 90 persen?.

Mengapa rendemen sudah mencapai di atas 21 persen? Dan mengapa Biaya Operasional Langsung serta Biaya Operasional Tidak Langsung bisa lebih kecil?

“Tentunya hal ini akan menjadi PR bagi kami dalam upaya memaksimalkan harga TBS kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan setiap awal bulan,” jelas Eka Budiartha.

BACA JUGA:Reses di Desa Lintang, Eka Budiartha Serap Banyak Aspirasi Masyarakat

Selain itu, kata Eka Budiartha, mereka juga merasa kurang pas jika penetapan harga TBS Sawit hanya dilakukan sekali sebulan. Seharusnya penetapan harga dilakukan setiap dua minggu sekali.

“Pemerintah provinsi dan PKS harus menetapkan harga TBS, agar efek kenaikan atau penurunan harga ekspor CPO dan karnel tidak terlalu merugikan para petani,” tandasnya.

Sumber: