Penertiban Tambang Liar Harus Kedepankan Pendekatan Persuatif

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN - Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Hellyana mengatakan penertiban aktivitas tambang liar yang dilakukan oleh masyarakat harus mengedepankan pendekatan persuasif di tengah situasi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Karena ini masalah diposisi sulit barangkali perlu dilihat dengan lebih dalam lagi agar tetap kondusif antara masyarakat, pelaku tambang dan pihak berwajib," kata Politisi PPP itu, Kamis (26/8). Hal ini disampaikan dia menyikapi maraknya aktivitas penambangan bijih timah liar di Kabupaten Belitung yang sebelumnya sempat dilakukan penertiban dan pembinaan oleh Bupati Belitung serta Ketua DPRD Belitung. Menurut dia, pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat karena saat ini banyak masyarakat kehilangan pekerjaan sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Semua itu harus disikapi dengan bijak baik pelanggaran yang terjadi dan ditinjau kembali sebab akibatnya kalau itu memang betul-betul tidak bisa ditolelir silahkan ditindak," ujar Hellyana. Di samping itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga diharapkan aktif melakukan pengawasan terhadap maraknya aktivitas tambang liar bijih timah, meskipun saat ini persoalan izin aktivitas penambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Kalau masalah izin pertambangan sudah ditarik ke pemerintah pusat ada kesan bagaimananya padahal pengawasan tetap ada dan melekat karena harus melihat izin dan lain sebagainya," kata dia. Hellyana menyebutkan, aktivitas tambang timah liar atau ilegal memang kerap memicu terjadinya konflik sosial. "Namun alau bisa disikapi secara bijak atau "restorative justice" karena itu juga diatur secara hukum jangan sampai langsung mengarah ke hukum sehingga tambah sulit bagi masyarakat," ujarnya. (ant)