"Artinya sulit untuk ditingkatkan yang signifikan,” ujar pakar ekonomi yang juga wakil Dekan II Fakultas Teknologi dan Multidisiplin Unair itu.
Maka dari itu, kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga energi, bisa dilakukan dengan cara meningkatkan produksi energi alternatif.
Kata Imron, seperti tenaga surya atau meningkatkan transportasi masal untuk menurunkan penggunaan BBM pada kendaraan pribadi.
”Hal itu yang masih mungkin dilakukan, karena selama ini Indonesia masih menjadi importir energi,” sebut Imron.
BACA JUGA:Perda Babel Tentang Pendidikan Penting Diketahui Masyarakat, Taufik Mardin Lakukan Sosialisasi
Lebih lanjut ia mengatakan, kenaikan tren harga dari pangan dunia perlu dicarikan solusi. Yakni dengan cara menambah buffer atau memperkuat ketahanan pangan sebelum terjadi krisis.
Mengapa demikian. Hal itu penting dilakukan mengingat Indonesia masih cukup tergantung dengan beberapa produk pangan dunia.
Sebab, ada tren bahwa pangan dunia akan naik. Sementara Indonesia cukup tergantung dengan beberapa produk pangan dunia.
Seperti kedelai, jagung, kemudian produksi pangan yang lain yang trennya itu juga akan meningkat.
BACA JUGA:Sambil Meludah, Emak-emak Hina Iriana Jokowi Viral, Nasibnya Kini
”Sehingga ini juga harus diantisipasi dengan pemerintah dengan membentuk buffer yang kuat di sana (pangan) termasuk juga padi,” papar Imron.
Dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair itu menjelaskan, pemerintah harus mempertimbangkan betul keputusan sebelum berutang.
Ia menyebut, kemampuan dalam membayarkan utang bukan ditentukan dari rasio uang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi ditentukan dari tax ratio.
BACA JUGA:HL Desa Ibul Luluh Lantak Dihajar TI Ilegal, Polhut Datang Alat Berat Hilang, Camat Baru Tahu
”Pemerintah harus memperhitungkan bahwa kemampuan membayar utang pemerintah itu terletak pada tax ratio di mana tax ratio kita itukan hanya sekitar 9 persen dari PDB artinya per 1.000 PDB itu hanya bisa menghasilkan 90 pajak,” tandas Imron.