BELITONGEKSPRES.CO.ID, PANGKALPINANG - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H Marsidi H Satar usulkan kepada pemerintah untuk prioritaskan guru honorer SMA dan SMK menjadi PPPK.
Hal itu disampaikan politisi Partai Golkar H Marsidi H Satar menanggapi rencana penghapusan tenaga honorer dan menggantikannya dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Terhadap rencana tersebut, anggota DPRD Babel H Marsidi H Satar meminta pemerintah harus memikirkan prioritas pengangkatan PPPK.
Marsidi berharap, tanaga pendidik dan kesehatan menjadi skala prioritas untuk mengisi tenaga PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Babel.
BACA JUGA:Pesona Belitung Beach Festival 2022 Siap Digelar, Akan Dibuka Menparekraf
Kepada awak media, Marsidi Satar menegaskan rekrutmen PPPK ini harus benar-benar dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Soal PPPK sekarang ini, kita tau ada rencana program pemerintah mengurangi atau penghapusan tenaga honorer, nah kita berharap untuk tenaga honorer yang dijadikan PPPK ini yaitu tenaga yang betul betul, antara lain tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ini harus prioritas," ungkapnya Selasa, 9 Agustus 2022.
Selain itu, politisi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bangka Selatan (Basel) ini menjelaskan, bahwa tenaga pendidik yaitu guru di tingkat SMA maupun SMK di Babel masih kurang. Sehingga honorer pendidikan ini harus diprioritaskan menjadi tenaga pengajar dengan status PPPK.
BACA JUGA:Jafri Minta RSUD dan BPJS Tetap Serius, Perhatikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
"Kita bayangkan tenaga guru kita masih banyak kurang, kita berharap kawan kawan yang honorer itu bisa diprioritaskan untuk menjadi PPPK, tapi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta mereka harus mengikuti proses," tukasnya.
Dengan jumlah guru SMA dan SMK yang kurang, karenanya pihak sekolah dan Dinas Pendidikan sebelumnya telah merekrut tenaga honorer untuk mengisi kekosongan tenaga guru. Untuk itu, tenaga honorer bidang pendidikan di SMA dan SMK menurut Marsidi, harus mendapatkan prioritas.
"Dan kita berharap banyak yang bisa lulus (guru honorer SMA dan SMK), karena kita tau guru kita kurang. Tenaga guru kita di sekolah menengah baik SMA maupun SMK masih kurang. Jadi kita berharap mendapatkan prioritas," jelasnya.
BACA JUGA:Atlet PASI Beltim Juara 3, di Kejurnas Atletik Semarang Jawa Tengah
Meski nantinya mendapatkan prioritas dari pemerintah tidak serta merta membuat para tenaga honorer pendidikan melupakan persyaratan, seleksi dan proses lainnya dalam rekruitmen PPPK.
Karena itu pastinya tenaga pengajar yang terpilih harus sesuai dengan latar belakang pendidikan dan sudah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menjadi tenaga honorer di sekolah.