"Kami meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor Migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir," beber Yusuf.
Ia juga memberikan pandangan sebagai solusi kepada pemerintah diantaranya memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah kebawah dan pelaku UMKM.
BACA JUGA:Ditreskrimsus Polda Babel Tangkap Warga Tanjungpandan, Amankan 18 Jerigen BBM Solar Subsidi
BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Bansos Rp 24,17 Triliun untuk Kenaikan Harga BBM
Kemudian, membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, kendaraan umum dan kendaraan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus melalui pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan;
Lalu mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi dan listrik. Melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM, dan
Tak hanya itu, mereka juga mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.
Demikian itu bentuk tuntutan serta solusi yang dihendaki HMI sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat tertindas dan tertekan atas kebijakan pemerintah yang dirasa condong mengenyangkan perut kaum dalam lingar oligarki.
BACA JUGA:Angka Pernikahan Dini Tinggi, Ketua DPRD Beltim Minta Pemda Sosialisasi Kembali
BACA JUGA:Lestarikan Tradisi Masyarakat Belitong, Beliadi Adakan Lomba Bebanjor
"Dengan harapan hal tersebut menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk segera dituntaskan segala macam sesuatunya dan bertindak adil serta berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga aspirasi," tandas Yusuf.
Sementara Wakil Ketua III DPRD Provinsi Babel, Amri Cahyadi menyambut baik dan mengapresiasi atas aksi tuntutan mahasiswa HMI Babel.
Amri Cahyadi telah memahami apa yang telah disampaikan peserta aksi dan sangat menghargai terhadap penyampaian aspirasi untuk menolak kenaikan BBM, TDL dan lainnya.
Selain itu, Politisi PPP Babel ini pun berharap, agar pemerintah dapat mengkaji ulang dengan adanya rencana untuk menaikkan harga BBM, pasalnya, banyaknya terjadi penolakan yang dilakukan masyarakat saat ini.
"Saya dan Pak Hendra Apollo tadi sudah bermusyawarah, bahwa kami pun berharap dan berdoa semoga tidak ada kenaikan tersebut, tetapi kenaikan ini kebijakan pusat bukan daerah," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua II DPRD Babel, Hendra Apollo sepakat terhadap tuntutan penolakan kenaikan BBM dan TDL yang disampaikan mahasiswa yang tergabung di HMI Babel tersebut.