BELITONGEKSPRES.CO.ID, TANJUNGPANDAN - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Belitung gelar dialog kemaritiman bersama dua Senator DPD RI, yaitu Letjen TNI Marinir (Purn) Dr Nono Sampono dan Ir H Darmansyah Husein.
Dialog kemaritiman yang membahas tentang isu lingkungan strategis Indopacific World Ocean Assessment digelar di Kareso Resto jalan Gatot Subroto Tanjungpandan, Belitung Kamis (8/9).
World Ocean Assessment adalah pertemuan maritim dunia yang berfokus membahas isu-isu lingkungan laut dan efeknya terhadap sosial dan ekonomi.
BACA JUGA:Tiga Pimpinan dan Sekwan DPRD Babel Tersangka Kasus Tipikor, Kerugian Negara Rp 2,4 Miliar
Letjen Marinir (purn) Dr Nono Sampono menyampaikan bahwa Indonesia berada dalam posisi strategis di bidang maritim bagi negara-negara lain.
"Indonesia adalah benua maritim, lautnya ditaburi oleh ribuan pulau itu semua merupakan kekayaan Indonesia," ujar Wakil Ketua I DPD RI itu.
Pada zaman Presiden RI Abdurahman Wahid telah membentuk Dewan Maritim Indonesia dan menggeser Dirjen Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
BACA JUGA:Nanda Didakwa Pasal Berlapis, Kasus TPPU Tipikor Desa Air Saga, Uang Rp 600 Juta 'Mengalir'
Hal itu agar Indonesia komitmen kembalikan kejayaan maritim nusantara untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sementara itu, Senator DPD RI Darmansyah Husein mengatakan, dunia kemaritiman dapat membuka wawasan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mesti dibangun sesuai kodratnya.
"Kita sebagai inisiator pembuatan undang-undang di DPD RI, bahwa daerah kita yang berkarakter kepulauan mestinya ini dibangun sesuai dengan karakternya," kata Senator Dapil Babel ini.
BACA JUGA:Owner THM Sari Laut Berang Disebut Ada Prostitusi, Sansan: Silahkan Cek ke Satpol PP Belitung
Ketua HNSI Belitung Muchtar Motong (Tare) mengucapkan terima kasih kepada dua Senator dari DPD RI yang telah sempat hadir bersama mereka.
Kehadiran keduanya tentu banyak memberikan masukan konstruktif tentang isu lingkungan strategis Indopacific World Ocean Assessment.
Tare berharap Indonesia tidak hanya disebut sebagai negara maritim. Lebih dari itu yang harus menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR.