Fathan mendesak agar Menkeu Sri Mulyani mengambil langkah konkret untuk mengaudit semua laporan harta kekayaan para pegawai di Ditjen Pajak.
BACA JUGA:Seleksi Terbuka JPTP Sekda Kota Pangkalpinang, Miego Raih Nilai Tertinggi
Jika ditemukan indikasi ketidakseimbangan antara pendapatan dan besaran kekayaan maka harus ada sanksi tegas. "Ingat kepercayaan publik ini sangat krusial untuk menjaga animo wajib pajak memenuhi kewajiban mereka," tegasnya.
"Jangan sampai kasus harta kekayaan jumbo milik pegawai eselon II tersebut memicu spekulasi liar terkait integritas para pegawai pajak," pungkasnya.