Untuk mengatasi kelalaian atau kekurangan dalam memenuhi kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sejak terbitnya HGU hingga 12 Juli 2023, PT Foresta Lestari Dwikarya diharapkan untuk menghitung secara proporsional dan memberikannya kepada masyarakat sesuai perhitungan kebun Masyarakat yang sedang berjalan.
Beliadi berharap Gubernur segera menindaklanjuti rekomendasi pansus dan meminta agar operasi PT Foresta dihentikan.
Dia juga menyinggung terkait perpanjangan HGU No 5/HGU/KEM-ATR/BPN/1/2023 atas nama PT Steelindo Wahana Perkasa di Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Beliadi menyerukan kepada Pemprov Babel untuk memverifikasi ulang CPCL kebun Masyarakat, lokasi, dan luas lahan.
Jika tidak ada lahan dan CPCL hingga Januari 2024, Pemprov Babel juga disarankan merekomendasikan pengurangan/pemotongan luas HGU untuk Plasma di Desa yang terdampak oleh PT SWP dan PT Parit Sembada.
BACA JUGA:Berimbas ke Pariwisata, Beliadi Minta Kemenhub Tambah Penerbangan ke Belitung
Beliadi menekankan bahwa Pemprov Babel harus melakukan verifikasi terkait syarat CPCL pada Januari 2024, sesuai dengan perpanjangan HGU PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP).
Terkait pembaharuan dan perpanjangan HGU PT Sahabat Mewah dan Makmur (SMM), Beliadi mendesak sosialisasi ulang mengenai kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) di daerah terdampak serta merekomendasikan pengurangan luas HGU jika syarat Plasma tidak terpenuhi.
Terakhir, Beliadi mengingatkan tentang indikasi pembukaan kebun di luar HGU atau dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Masyarakat yang dilakukan oleh PT SMM dan perusahaan lainnya di kawasan hutan, dan menyerukan agar hal ini diproses secara hukum.
"Mengenai adanya indikasi pembukaan kebun oleh PT SMM dan perusahaan lainnya yang masuk dalam kawasan hutan di luar HGU atau masuk dalam SHM masyarakat agar dapat di proses secara hukum," tutup Beliadi.