BELITONGEKSPRES.CO.ID - Film dokumenter 'Dirty Vote' yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono viral dan menuai kontroversi jelang Pemilu 2024.
Berdurasi 1 jam 57 menit ini, film ini mengungkap dugaan kecurangan dan manipulasi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Sejak ditayangkan di YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024, Film dokumenter 'Dirty Vote' telah ditonton lebih dari 4,6 juta kali dan terus bertambah.
Dalam pembuatannya, film 'Dirty Vote' ini melibatkan 20 lembaga, antara lain AJI, Bangsa Mahardika, Ekuatorial, ICW, JATAM, WALHI, dan YLBHI.
BACA JUGA:Film Dokumenter Dirty Vote 'Bongkar' Kecurangan Pemilu 2024 Viral! Ini Pengertian Dirty Vote
BACA JUGA:APK Caleg dan Parpol di Belitung Masih Bertebaran di Masa Tenang Pemilu 2024
Tampil 3 pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari UGM, Feri Amsari dari Unand, dan Bivitri Susanti dari STH Indonesia Jentera.
Mereka memberikan analisis dan kritik terhadap sistem pemilu di Indonesia, yang dinilai tidak demokratis, tidak transparan, dan tidak adil.
Film ini juga menyoroti berbagai masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, seperti daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah, penggunaan e-KTP palsu, politik uang, politisasi birokrasi, intimidasi dan kekerasan, serta pengawasan yang lemah.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai film ini sebagai upaya untuk menurunkan muruah kredibilitas dan legitimasi Pemilu 2024.
BACA JUGA:KPU Belitung Timur Optimis Pemilu 2024 Lancar, Target Partisipasi Pemilih 77,5 Persen
BACA JUGA:Mau Memiliki Mobil Pribadi Murah? Mobil Bekas Taksi Bisa Jadi Alternatif, Ini Kelebihannya
Saat membacakan sikap TKN atas tayangan dokumenter 'Dirty Vote' dia menyebut bahwa film ini penuh dengan fitnah, kebencian, dan asumsi yang tidak berdasar (tidak ilmiah).
Maka dari itu, Habiburokhman mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film dokumenter 'Dirty Vote' tersebut.
"Saya merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” katanya dilansir dari Antara, Senin 12 Februari 2024.