Dia juga berpendapat narasi-narasi yang disampaikan ketiga pakar hukum tata negara dalam film dokumenter tersebut berseberangan dengan pendirian rakyat.
Menurutnya, tindakan-tindakan pakar hukum tata negara dalam menyampaikan informasi sangat tidak argumentatif.
BACA JUGA:Pinjaman Online BRI Pinang Flexi Angsuran Ringan: Cara Mudah Dapatkan Pinjaman Mulai Rp 500 Ribu
BACA JUGA:Waspada! Ini Cara Menghindari Modus Penipuan File APK Undangan Pemilu 2024
"Tetapi tendensius informasinya untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat,” sebut Habiburokhman.
Oleh sebab itu, dia menyarankan kepada rakyat untuk tidak terhasut dan terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film itu, serta tidak melakukan pelanggaran hukum.
"Kita harus pastikan Pemilu 2024 berlangsung damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil),” kata tegas Habiburokhman.
Sementara itu, Dandhy Dwi Laksono selaku sutradara film ini mengatakan bahwa film ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
BACA JUGA:10 Game Penghasil Saldo DANA Tercepat 2024, Main Sekarang!
Yakni, tentang pentingnya pemilu yang bersih dan demokratis. Ia juga mengajak semua warga negara untuk menonton film ini dengan kritis dan objektif.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” katanya. (ant)