Ia menambahkan, PT Timah terus melakukan penyesuaian agar koperasi dapat memenuhi aspek legalitas, mulai dari perizinan hingga pengawasan aktivitas tambang.
“Ada beberapa hal yang harus disesuaikan supaya koperasi memenuhi aspek legal. Nantinya masyarakat bisa benar-benar merasakan kesejahteraan dari hasil timah,” ujarnya.
Restu juga menegaskan, ke depan PT Timah akan memfokuskan pola kemitraan penambangan melalui Koperasi Merah Putih, agar masyarakat Babel mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dari pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.
BACA JUGA:Kultur Tambang Tantangan Besar Ketahanan Pangan Beltim, Ini Langkah Optimalisasi Lahan Pertanian
“Kami sudah melakukan sosialisasi, namun memang perlu diintensifkan lagi. Harga timah akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Ini bentuk sinergi dan kolaborasi untuk kesejahteraan bersama,” tandasnya.
Kolaborasi antara Pemprov Babel dan PT Timah ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam tata kelola tambang rakyat di Bangka Belitung, Negeri Serumpun Sebalai.
Dengan sistem koperasi, kegiatan penambangan diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek hukum, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.***