Selain itu, dokumen perencanaan tersebut harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Indikator kinerja yang jelas juga dinilai penting agar program riset dan inovasi dapat terukur secara konkret.
“Kami menekankan agar perencanaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar implementatif dan terukur,” tegas Oscar.
Fraksi PDIP Beltim juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan riset dan inovasi.
BACA JUGA:Menginap Mewah di Dafam Resort Belitung, Promo Ngembular De Dafam Mulai Rp480 Ribu
BACA JUGA:KEK Tanjung Kelayang Belitung Tumbuh Positif, Bupati Dorong Akselerasi Infrastruktur
Peran badan riset daerah perlu dioptimalkan sebagai koordinator utama dalam mengintegrasikan berbagai program.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat juga dinilai harus berjalan secara operasional.
Fraksi mengingatkan agar sinergi lintas sektor tidak sekadar formalitas, tetapi menghasilkan program yang berdampak nyata.
“Sinergi lintas sektor harus jelas mekanismenya agar tidak terjadi fragmentasi program,” ujar Oscar.
Dalam aspek kebijakan, Fraksi PDIP menegaskan bahwa hasil riset wajib dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan daerah.
Riset tidak boleh berhenti sebagai laporan, tetapi harus berkelanjutan dan aplikatif. Tata kelola riset juga menjadi perhatian penting.
BACA JUGA:Study Tour SMA Anugrah ke Yonif 845 Ksatria Satam, Siswa Digembleng Disiplin dan Jiwa Nasionalisme
BACA JUGA:Dari Sawah ke Wisata, Panen Perdana Nujau Gantung Buka Harapan Ekonomi Baru Warga
Oscar meminta agar mekanisme perizinan dan pengawasan dilakukan secara transparan tanpa menghambat kreativitas dan partisipasi masyarakat.
Selain itu, penguatan ekosistem inovasi daerah dinilai krusial untuk mendorong lahirnya terobosan baru.