BACA JUGA:Cara Perbaiki Data Desil DTSEN 2026, Ini Jalur Resmi Jika Tak Sesuai Kondisi Keluarga
Yahya meminta BPS melibatkan pemerintah desa dalam proses survei, evaluasi, dan pembaruan data sosial ekonomi.
Menurutnya, kepala desa bersama perangkat desa, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan ketua RT memahami kondisi warga secara langsung.
"Ujung tombak pemerintah paling terdepan itu harus sangat-sangat dilibatkan. Hari ini seluruh rekan-rekan kepala desa mengeluh karena masyarakat terfokus menyalahkan pihak desa yang dianggap membuat atau menentukan desil," katanya.
Ia menilai pelibatan pemerintah desa penting agar proses pendataan lebih terbuka dan hasilnya sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Verifikasi di tingkat lokal juga diharapkan dapat membantu mengurangi ketidaksesuaian data.
BACA JUGA:BPS Percepat Pemutakhiran DTSEN, Data Desil Diperbarui Tiap 3 Bulan, Ini Cara Perbaikan
Kades Minta BPS Perjelas Proses Pendataan
Yahya kembali menegaskan, pemerintah desa bukan pihak yang menetapkan data sebagai dasar penentuan desil. Karena itu, ia meminta BPS memperjelas proses pendataan kepada masyarakat agar keluhan terkait perubahan peringkat tidak terus diarahkan kepada kepala desa.
“Jadi, dalam hal ini harus diclearkan (diperjelas) dengan BPS, disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa data yang ada itu bukan data dari desa,” tegasnya lagi.
Ia berharap evaluasi DTSEN dapat meningkatkan akurasi data sosial ekonomi masyarakat. Dengan data yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan, penyaluran bantuan pangan, pendidikan, dan program sosial lainnya diharapkan lebih tepat sasaran.