Kemenkeu Umumkan Rekrutmen CPNS 2026, Lowongan Besar untuk Dua Lulusan Ini

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.CO.ID – Kesempatan menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali terbuka lebar pada tahun 2026. Pemerintah memastikan rekrutmen CPNS Kemenkeu tahun depan akan menyediakan ratusan formasi.

Formasi disiapkan untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dan lulusan SMA. Kebijakan ini diproyeksikan untuk memperkuat pasokan SDM di sekolah kedinasan maupun unit-unit teknis yang membutuhkan tenaga tambahan.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

Ia menegaskan bahwa fokus rekrutmen CPNS 2026 tetap diprioritaskan untuk lulusan sekolah kedinasan, mengingat jalur umum sudah dibuka pada rekrutmen sebelumnya. 

BACA JUGA:Harga Lada Putih Bangka Belitung Meroket, Permintaan Dunia Terus Meningkat

Pada seleksi jalur umum tersebut, Kemenkeu telah merekrut 1.113 pegawai, sementara untuk 2026 disiapkan 279 formasi khusus lulusan STAN.

Selain itu, Kemenkeu juga membuka peluang besar bagi lulusan SMA. Sebanyak 300 lowongan akan dibuka khusus untuk tenaga lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Menurut Purbaya, kebutuhan operasional di berbagai wilayah mengharuskan Kemenkeu menambah tenaga teknis yang bisa ditempatkan langsung di daerah.

“Bea Cukai membutuhkan tenaga lapangan, dan kami akan merekrut 300 lulusan SMA di seluruh Indonesia sesuai lokasi masing-masing,” katanya seperti dilansir dari Antara.

BACA JUGA:Aplikasi Penghasil Uang 2025 Kian Diminati, Klaim Bisa Hasilkan Rp100 Ribu per Hari

Purbaya menjelaskan bahwa skema rekrutmen CPNS 2026 akan menggunakan pola hibrida, memadukan jalur sekolah kedinasan STAN dan jalur non-STAN sekaligus.

Seluruh rencana ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 mengenai Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. 

Regulasi tersebut membuka ruang penambahan pegawai melalui tiga jalur yaitu CPNS jalur umum, sekolah kedinasan, dan PPPK.

Kemenkeu juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan skema ASN fleksibel sebagai bagian dari reformasi birokrasi lima tahun mendatang.

Sumber: