Jelang Tahapan Pemilu 2024, KPU Beltim Mulai Lakukan Persiapan

  BELITONGEKSPRES.CO.ID, MANGGAR - Jelang tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024, KPU Belitung Timur (Beltim) mulai lakukan sejumlah persiapan. Diantaranya penguatan lembaga dan penguatan aplikasi yang ada di KPU. "Baik untuk informasi terkait pemilu maupun sosialisasi misalnya ada JDIH, PPID, medsos kita. Semua itu dipersiapkan menjelang pemilu 2024 dan menjelang tahapan kedepan," ujar Ketua KPU Beltim, Rizal kepada Belitong Ekspres, Kamis (10/3). Baru-baru ini, KPU Beltim juga membuat grup whatshapp Bako Humas (badan koordinasi kehumasan) dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Beltim, termasuk Partai politik. "Kami sudah dapat surat masuk dari stakeholder yang relevan dengan tahapan pelaksanaan pemilu dan dari seluruh parpol peserta pemilu 2019. Itu persiapannya," jelas Rizal. Selain itu, KPU Beltim juga telah bertemu dengan Bupati Beltim guna membahas kesiapan sarana prasarana penunjang lainnya. Salah satunya gedung yang saat ini dijadikan Kantor KPU Beltim. "Kami kan sudah mengajukan hibah kepada Pemkab Beltim baik gedung yang memang aset Pemda dan tanah yang ada di samping (kantor) Kemenag. Tanah itu memang SK Bupati tahun 2005 peruntukkannya untuk kantor dan gudang KPU tetapi sampai saat ini masih dimiliki Pemda," sebut Rizal. Apalagi menurut Rizal, kantor KPU saat ini masih berstatus pinjam pakai dan akan berakhir pada Oktober 2022. Karenanya, Rizal berharap proses pinjam pakai dapat segera diperpanjang atau menghibahkan gedung yang selama ini menjadi kantor KPU Beltim. "Gedung ini (kantor KPU) juga terakhir bulan Oktober 2022 ini SK pinjam pakainya. Menurut Bupati akan diperpanjang tapi harapan kami dihibahkan. Harapan boleh saja karena kami tidak mempunyai gedung permanen selama ini semenjak berdiri," ujar Rizal. Terkait data pemilih, Rizal memastikan relatif tidak ada masalah. Sebab, KPU Beltim sejak 2 tahun terakhir telah melakukan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan. Hal ini sangat berguna dalam menyiapkan data pemilih, baik yang pemilih baru maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi. "Harapan kita kedepan terkait persiapan data pemilih tidak terlalu bermasalah walaupun tiap tahun relatif tidak ada masalah karena ada jalan keluar yang disiapkan regulasi. Seperti misalnya pemilih yang tidak terdaftar atau tidak memilih di TPS yang seharusnya," tukasnya. (msi)

Sumber: