DPRD Babel Tegas Menolak Penghapusan Honorer 2023, Siap Perjuangkan

DPRD Babel Tegas Menolak Penghapusan Honorer 2023, Siap Perjuangkan

ILUSTRASI: DPRD Provinis tegas menolak kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang--

BELITONGEKSPRES.CO.ID, PANGKALPINANG- DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) tegas menolak kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.

Penolakan terhadap kebjakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) tersebut  beberapa fraksi di DPRD Babel. 

Protes dilayangkan beberapa fraksi saat penyampaian keputusan persetujuan pertanggungjawaban APBD 2021 pada sidang Paripurna di DPRD babel, Jumat (29/7).

Adapun fraksi-fraksi yang tidak setuju dengan kebijakan penghapusan honorer tersebut diantaranya adalah PDI Perjuangan, Gerindra, PPP dan Partai Demokrat.

BACA JUGA:Operasi Katarak Gratis Rudi Center, Calon Peserta Dari Beltim Ikut Screening Mata

Fraksi Demokrat yang disampaikan Edi Junaidi Foe selaku juru bicara, khawatir kebijakan bisa berpengaruh pula pada kinerja pemerintah daerah.

Apalagi selama ini pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya tenaga honorer, sebab sebagian besar dari mereka rata-rata sudah lama mengabdi.

Selain itu, para tenaga Honorer pemerintah daerah sudah mempunyai cukup pengalaman dan keahlian yang baik di bidangnya.

"Jangan sampai penghapusan honorer menimbulkan berbagai polemik baru, seperti bertambahnya statistik pengangguran yang berdampak pada persoalan sosial masyarakat hingga macetnya administrasi pemerintahan," tegas Edi Junaidi.

BACA JUGA:KPU Beltim Sosialisasi Peraturan Nomor 4 Tahun 2022, Pengenalan SIPOL

Kendati demikian, ia menyadari bahwa kebijakan ini harus dipahami bersama sebagai sebuah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih profesional dan sejahtera.

"Tentu saja sebagai sebuah upaya untuk mengawal misi pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima," ujarnya.

Karena itu, Fraksi Demokrat mengharapkan proses ini dapat dilaksanakan dengan skema yang jelas guna memastikan nasib ratusan ribu tenaga honorer tersebut.

BACA JUGA:Safety Riding Education Sasar SMKN 1 Kelapa Kampit, Kemanapun Perginya Tetap Cari_Aman

Sumber: