Pembangunan Masjid Kubah Timah, Pemkot Pangkalpinang Ajukan Probity Advice LKPP

PANGKALPINANG - Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam memimpin rapat pembahasan rencana penugasan pejabat/panitia peneliti pelaksanaan kontrak dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Rapat koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemkot Pangkalpinang ini terkait pelaksanaan probity advice yang membutuhkan pengawasan dari LKPP.

Probity advice ini sendiri merupakan kegiatan advokasi yang dilakukan advisor pada saat proses tersebut berlangsung dengan pendekatan probity untuk mewujudkan proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran dan kejujuran, serta memenuhi ketentuan perundangan berlaku. Hal ini juga bertujuan untuk mencapai value for money dalam pengadaan barang/jasa.

"Kita mengajukan ke LKPP minta pendampingan untuk kegiatan yang perlu probity advice ini. Sehingga tahapan pelaksanaan kegiatan ini benar-benar terlaksana dengan didampingi pakarnya, ahli dalam pengadaan barang dan jasa," ungkap Sekda Kota Pangkalpinang.

Ditambahkan Mantan Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang ini pendampingan LKPP ini juga dikhususkan untuk pembangunan masjid kubah timah. Agar pembangunan masjid yang menjadi ikon Kota Pangkalpinang ini dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tepat waktu.

"Dengan pendampingan LKPP ini kegiatan sesuai aturan dan pelaksanaan tidak ragu-ragu dan tepat waktu. Program ini juga bisa selesai sebelum walikota habis masa jabatannya," imbuhnya.

Pendampingan LKPP ini juga sempat dilakukan di jaman Walikota Pangkalpinang, Irwansyah terdahulu. Untuk pembangunan Rumah Sakit dilakukan pendampingan LKPP yang bertugas di Provinsi Bangka Belitung.

"Ini mengantisipasi kedepannya supaya tidak ada kendala. Apa masukan dan saran mereka nanti sesuai dengan aturan. Kita apat kerjasama dengan LKPP yang ada di Provinsi, pembiayaan akan kita akomodir sesuai aturan dan mereka yang akan menetapkan advisor. Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah semua tahapan bisa dilakukan pendampingan," urainya. (tob)

Sumber: