Bupati Beltim Patuh Instruksi Megawati, Retret Baru Diikuti 456 Kepala Daerah

MANGGAR, BELITONGEKSPRES.CO.ID - Instruksi tegas Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari partainya mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, menjadi perbincangan hangat.

Larangan ikut bagi kepala daerah dari PDIP tersebut tertuang dalam surat resmi nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada Kamis 20 Februari 2025 malam.

Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah PDIP yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera menghentikan pergerakan dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP.

Bupati Beltim Pilih Setia pada Partai

Menanggapi instruksi tersebut, Bupati Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Kamarudin Muten, menyatakan kesiapannya untuk mematuhi keputusan partai.

BACA JUGA:UMKM Bangka Ekspor Daun Ketapang ke Amerika, Bukti Produk Lokal Makin Diminati Pasar Dunia

Sebagai Bupati Beltim yang baru dilantik, amarudin Muten memastikan bahwa dirinya akan standby menunggu arahan lebih lanjut sebelum mengambil langkah selanjutnya.

"Sebagai kader PDIP, saya tunduk pada kebijakan partai. Kami menunggu arahan dari DPP sebelum bertindak lebih jauh," ujar Bupati Kamarudin kepada Belitong Ekspres, Jumat 21 Februari 2025.

Baru 456 Kepala Ikut Retret

Sementara itu, retret kepala daerah tetap berlangsung di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan implementasi di daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa dari 503 kepala daerah yang diundang, baru 456 orang yang hadir pada hari pertama.

BACA JUGA:Bupati dan Wakil Bupati Beltim Resmi Dilantik, Ini Arahan Tegas Presiden Prabowo

Sebanyak 47 kepala daerah lainnya masih belum bergabung, dengan berbagai alasan seperti keterlambatan kedatangan atau kondisi kesehatan. Enam kepala daerah diketahui telah mengajukan izin resmi karena alasan medis.

"Materi dalam retret ini sangat penting untuk menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah. Kami berharap kepala daerah yang belum hadir segera mengonfirmasi keikutsertaan mereka atau setidaknya mengirim perwakilan," ujar Bima Arya, dikutip dari Antara.

Dampak Instruksi Megawati terhadap Retret

Keputusan Megawati melarang kepala daerah PDIP mengikuti retret tentu berpotensi mengurangi efektivitas koordinasi antara pusat dan daerah.

Namun, bagi kader PDIP, instruksi ini menjadi bukti loyalitas mereka terhadap partai. Hingga saat ini, panitia retret masih menunggu konfirmasi dari kepala daerah yang belum hadir.

Sumber: belitongekspres.com