Usai Kasus SPBU Nelayan Tanjung Rusa, DPRD Babel Cari Solusi Penyaluran BBM Kembali

BELITONGEKSPRES.CO.ID – Terhentinya distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat pesisir Membalong pasca penutupan SPBU nelayan di Desa Tanjung Rusa menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Untuk mencari jalan keluar, DPRD Babel bersama PT Pertamina menggelar koordinasi guna mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat yang terdampak.

Langkah itu dilakukan agar kebutuhan BBM nelayan dan pelaku usaha tetap terpenuhi meski penyalur sebelumnya masih menjalani proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan distribusi solar subsidi.

Pertemuan berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta bersama sejumlah anggota Komisi III DPRD Babel.

BACA JUGA:Dilaporkan Hilang, Lansia di Membalong Ditemukan Meninggal, Pencarian Berakhir Duka

Dari pihak Pertamina hadir perwakilan perusahaan, sedangkan DPRD Babel diwakili anggota Komisi III, antara lain Taufik Rizani, Imelda, Zaril, dan Edi Nasapta.

Penyaluran BBM Terhambat Pasca SPBU Nelayan Ditutup

Dalam pertemuan tersebut, salah satu fokus utama pembahasan adalah dampak terhentinya distribusi BBM setelah SPBU khusus nelayan di Desa Tanjung Rusa tidak lagi beroperasi.

SPBU tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan penyaluran solar subsidi.

Akibat kondisi tersebut, akses masyarakat terhadap BBM menjadi terganggu, terutama bagi nelayan yang bergantung pada pasokan bahan bakar untuk melaut.

BACA JUGA:Hari Lahir Pancasila 2026, Wabup Belitung Ajak Kompak dan Gotong Royong Bangun Bangsa

DPRD Babel menilai persoalan distribusi tidak boleh berlarut-larut karena berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Karena itu, diperlukan mekanisme penyaluran sementara yang tetap sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Pertamina Siap Menyalurkan Kembali BBM

Dalam rapat tersebut, pihak Pertamina menyatakan kesiapan untuk kembali melayani kebutuhan BBM masyarakat Membalong.

Namun, proses penyaluran masih menunggu sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Sumber: